Warta DPR

Iman Sukri DPR Minta Keamanan Komunikasi Presiden Dievaluasi

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Iman Syukri, menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Anggota DPR RI Komisi I, Ahmad Iman Sukri (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, Jurnas.com - Dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan keamanan kepala negara serta kerahasiaan informasi strategis pemerintah.

Peristiwa tersebut juga memunculkan perhatian terhadap kesiapan sistem keamanan digital dan kapasitas intelijen Indonesia dalam mengantisipasi ancaman penyusupan komunikasi negara.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Iman Syukri, menilai dugaan penyadapan tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan komunikasi para pejabat negara.

Menurutnya, keamanan komunikasi Presiden tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan kepentingan keamanan nasional.

"Kasus ini harus menjadi perhatian serius. Kita perlu memastikan bahwa sistem komunikasi Presiden dan seluruh pejabat strategis negara memiliki perlindungan yang memadai. Jangan sampai ada celah keamanan yang justru dapat dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab," ujar Iman Sukri.

Ia berpandangan, kemampuan lembaga intelijen dalam mengidentifikasi dan mendeteksi praktik penyadapan juga perlu ditinjau kembali. Pemerintah harus memastikan ketersediaan teknologi pendukung, kualitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan yang memadai untuk mengenali ancaman digital sejak dini.

Iman menjelaskan, perkembangan teknologi telah mengubah pola ancaman terhadap keamanan negara. Ancaman tidak lagi hanya berbentuk serangan fisik, tetapi juga mencakup peretasan sistem elektronik, pencurian data, dan penyadapan komunikasi yang berpotensi membahayakan kepentingan nasional.

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penggunaan teknologi penyadapan harus tetap berada dalam koridor hukum. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok maupun tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem Komunikasi Mandiri

Iman juga mendorong pemerintah mengembangkan sistem komunikasi negara yang lebih mandiri dengan standar keamanan tinggi. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing sekaligus menjaga kerahasiaan informasi strategis nasional.

Perhatian terhadap persoalan ini turut terlihat dari langkah Ketua DPR RI Puan Maharani yang memasukkan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden sebagai salah satu dari 12 isu strategis dalam agenda pengawasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi I DPR dinilai perlu mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap kesiapan sistem keamanan komunikasi nasional. Evaluasi juga perlu mencakup koordinasi antarlembaga intelijen dan institusi yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan informasi negara.

"Jangan hanya fokus mengungkap siapa pelakunya. Pemerintah juga harus memastikan bagaimana peristiwa seperti ini bisa terjadi dan apa langkah konkret agar tidak terulang," ujarnya.

Iman menilai perlindungan komunikasi kepala negara harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Karena itu, pengamanan informasi strategis pemerintah perlu menjadi prioritas guna mencegah potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

Terkini

Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Jum'at, 20/Nov/2026 13:52 WIB