Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Sumbawa. Pasalnya, puluhan ribu warga masih kesulitan mendapatkan air minum akibat kekeringan dan buruknya layanan penyediaan air bersih.
Johan mengungkapkan, berdasarkan data yang diterimanya, sekitar 42 ribu warga Kabupaten Sumbawa terdampak kekeringan dan kesulitan memperoleh air minum. Kondisi tersebut tersebar di 28 desa pada 14 kecamatan.
Bahkan, dia mengaku menyaksikan langsung protes masyarakat terhadap pemerintah daerah akibat tidak beroperasinya layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
“Ketika saya pulang tiga hari yang lalu, pada hari Ahad kemarin, saya menyaksikan langsung Bupati Sumbawa didemo oleh rakyatnya, tepatnya di Kecamatan Empang, di kampung saya, karena tidak beroperasinya PDAM setempat sehingga masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan air minumnya,” kata Johan dalam keterangannya, Jumat (20/11).
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di Kabupaten Bima. Johan mengapresiasi pemerintah daerah bersama berbagai pihak yang telah menyalurkan sekitar 1,88 juta liter air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Namun, dia mengingatkan, distribusi air menggunakan mobil tangki tidak bisa terus dijadikan solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Kita tentu apresiasi itu. Pertanyaan dasarnya adalah sampai kapan masyarakat ini tergantung pada tangki air untuk mendapatkan kebutuhan air minum?” tegasnya.
Johan menilai, persoalan krisis air bersih di Pulau Sumbawa tidak bisa semata-mata dipandang sebagai dampak kekeringan. Kondisi tersebut juga mencerminkan belum optimalnya infrastruktur pelayanan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Karena itu, legislator PKS dari daerah pemilihan NTB I tersebut berkomitmen mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui satuan kerja dan balai terkait untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan air bersih di Pulau Sumbawa.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat sistem penyediaan air minum agar masyarakat mendapatkan akses air bersih secara berkelanjutan.
“Krisis air bersih yang terjadi saat ini bukan saja soal kekeringan, tetapi juga soal ketersediaan dan keandalan infrastruktur pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah,” ujarnya.
Johan menegaskan, pemerintah harus mengutamakan pembangunan infrastruktur air minum sebagai solusi jangka panjang. Dengan demikian, penanganan krisis tidak hanya dilakukan melalui bantuan ketika kekeringan terjadi atau setelah masyarakat menyampaikan protes.
“Pemerintah jangan hanya hadir ketika terjadi kekeringan atau masyarakat sudah ribut, tetapi pemerintah harus hadir melalui infrastruktur yang handal dalam sistem air minum kita yang bagus, yang berkelanjutan,” pungkasnya.



















