Jambi, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah terpencil, kepulauan, serta kawasan dengan angka stunting tinggi. Hingga kini, sekitar 3.400 lokasi telah memasuki tahap verifikasi dan validasi untuk mempersiapkan perluasan layanan tersebut.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa memperluas jangkauan MBG ke daerah yang sulit dijangkau memerlukan persiapan matang. Langkah ini ditempuh agar pelaksanaan program berjalan berkelanjutan dan tidak memicu kendala di kemudian hari.
"Totalnya dari mulai yang Indonesia Timur 480, Indonesia Tengah 980, termasuk yang terakhir ada 1.900 di Sumatera sama Jawa, totalnya sekitar 3.400 sekarang sudah masuk tahap verifikasi dan validasi," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat sidak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Verifikasi Lokasi dan Potensi Ribuan SPPG 3T
Sudaryono menjelaskan, verifikasi dan validasi dilakukan guna memastikan kesiapan titik layanan, jumlah serta kebutuhan penerima manfaat, hingga kelayakan operasional. BGN memilih berhati-hati sebelum mengaktifkan dapur baru agar kondisi geografis serta tantangan tiap daerah terpetakan dengan baik.
Menurutnya, wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi layak mendapat prioritas karena karakteristik serta kebutuhannya berbeda dari kawasan perkotaan atau aglomerasi. Secara nasional, potensi SPPG yang akan diaktivasi di wilayah 3T diperkirakan berkisar antara 3.000 hingga 5.000 unit.
Khusus di Provinsi Jambi, terdapat sembilan lokasi yang tengah menjalani proses verifikasi dan validasi sebagai bagian dari persiapan perluasan MBG di wilayah 3T.
"Kita mau fokus utama kita adalah bagaimana yang membutuhkan, yang jauh-jauh dulu kita bereskan," tegasnya.
Penyusunan Juknis Khusus dan Perlakuan Berbeda
Selain pendataan dan verifikasi lokasi, BGN sedang menyusun petunjuk teknis (juknis) khusus untuk pelaksanaan MBG di wilayah 3T. Skema operasional, pembiayaan, dan insentif di daerah terpencil dinilai tidak bisa disamaratakan dengan dapur di wilayah perkotaan.
Penyusunan aturan tersebut mempertimbangkan perbedaan jumlah penerima manfaat, jarak distribusi, kondisi geografis, hingga ongkos transportasi.
"SPPG di Kota Jambi sama Suku Anak Dalam harus berbeda. Karena penerima manfaatnya berbeda. Itu kita lagi siapkan aturan, harusnya prediksi saya minggu depan ini sudah selesai juknis 3T-nya," ungkapnya.
Sudaryono menegaskan, dapur di kawasan dengan tingkat kesulitan geografis tinggi akan memperoleh perlakuan khusus, mulai dari penyesuaian anggaran, insentif, hingga komponen biaya kemahalan. Untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil seperti Papua, skema khusus juga disiapkan agar mitra pembangunan dapur memiliki kepastian saat menjalankan program.
"Kalau untuk daerah 3T harus ada special treatment. Harganya, anggarannya, treatment-nya, insentifnya itu pasti akan berbeda," tutupnya.



















