Warta DPR

Marwan Dasopang Minta Pemerintah Perkuat Kemandirian Pesantren

Negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mengintervensi. Kemandirian dan kekhasan pesantren harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII dengan Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, serta Komunita

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai penguatan pendidikan pesantren tidak perlu diarahkan pada pembentukan program studi (prodi) kepesantrenan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Menurutnya, pemerintah justru harus memprioritaskan penguatan lembaga pesantren agar tetap mandiri dan mempertahankan kekhasan sistem pendidikannya.

Marwan menegaskan, pesantren memiliki karakter dan ekosistem pendidikan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan perguruan tinggi. Karena itu, intervensi kebijakan pemerintah seharusnya diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pesantren, bukan mengubah identitasnya.

“Pesantren memiliki kekhasan dan ekosistem pendidikan tersendiri. Karena itu, yang lebih penting bukan membuat program studi kepesantrenan di PTKIN, melainkan memperkuat lembaga pendidikan pesantren itu sendiri,” kata Marwan dalam keterangan resminya, Jumat (20/11).

Hal yang sama diutarakannya saat menjadi pembicara kunci dalam rapat koordinasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (19/11).

Dia meminta Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama lebih mengutamakan kebijakan rekognisi, fasilitasi, dan afirmasi. Ketiga pendekatan tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendasar agar pesantren memperoleh pengakuan serta dukungan negara tanpa kehilangan otonomi dalam mengelola pendidikan.

Marwan menjelaskan, pesantren memiliki tiga fungsi utama, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, terdapat unsur pembeda yang melekat dalam tradisi pesantren, seperti keberadaan kiai, santri yang bermukim, masjid atau musala, serta kajian kitab kuning.

Menurutnya, karakteristik tersebut merupakan fondasi yang membentuk sistem pendidikan pesantren. Oleh sebab itu, pengembangan pesantren harus bertumpu pada lembaga dan tradisi pendidikan yang sudah tumbuh di lingkungan masing-masing.

Dia menyebut penguatan dapat dilakukan melalui pengembangan dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin, serta pendidikan muadalah dan diniyah formal.

Mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pesantren itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Regulasi tersebut memberikan pengakuan terhadap keberadaan, kemandirian, dan kekhasan pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

“Pesantren memiliki sejarah, tradisi, dan sistem pendidikan yang tumbuh dari masyarakat. Negara harus hadir untuk memperkuat, bukan mengintervensi. Kemandirian dan kekhasan pesantren harus dijaga dan dihormati oleh semua pihak,” tegasnya.

Meski demikian, Marwan tidak menampik pentingnya sinergi antara Direktorat Jenderal Pesantren dan PTKIN. Kolaborasi kedua institusi tetap dibutuhkan untuk membangun ekosistem pendidikan Islam yang lebih kuat, sepanjang tidak mengaburkan perbedaan karakter, kewenangan, dan identitas masing-masing.

Dia berharap koordinasi program dan regulasi tersebut menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan pesantren. Dengan demikian, pesantren dapat berkembang lebih kuat dan mandiri sekaligus memperoleh pengakuan yang adil tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Terkini

OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
Jum'at, 20/Nov/2026 12:16 WIB