Badan Gizi Nasional

Wajib Miliki SLHS, Dapur MBG Tanpa Sertifikat Dilarang Beroperasi

SPPG wajib miliki SLHS untuk beroperasi demi keamanan pangan MBG 2.0; BGN perketat SOP, tambah pengawas chef dan asistensi, serta larang dapur tak layak.
Dapur SPPG. (Foto: Biro Humas BGN)

Jambi, Jurnas.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan serta pembenahan standar keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono menekankan bahwa aspek keamanan pangan harus ditempatkan di urutan teratas sebelum membahas pemenuhan gizi penerima manfaat. BGN bertekad mencegah munculnya kembali kasus gangguan kesehatan setelah mengonsumsi hidangan MBG.

Penegasan tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

"Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG," ujar Sudaryono.

Evaluasi SOP dan Temuan Lapangan

Berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah gangguan kesehatan yang sempat terjadi, Sudaryono menyebut salah satu masalah utama bersumber dari ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Kepatuhan ini dinilai krusial terutama pada tahap pemilihan, penanganan, hingga penyimpanan bahan baku.

Ia mencontohkan pemakaian bahan baku ayam yang sudah tidak layak konsumsi serta kesalahan penyimpanan bahan pangan. Bahan makanan yang semestinya disimpan di dalam freezer, namun dibiarkan di ruang terbuka, berisiko menurunkan mutu dan keamanan makanan.

Untuk menekan potensi pelanggaran tersebut, BGN memperkuat lini pengawasan dengan menambah tim pengawas, menghadirkan pengawas juru masak (chef), serta menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di tiap dapur agar seluruh tahapan pengolahan sesuai standar.

Ketegasan SLHS dan Transformasi MBG 2.0

Sudaryono memastikan BGN memperketat pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi. Dapur SPPG yang belum memiliki SLHS dilarang beroperasi hingga ketentuan tersebut terpenuhi.

"SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi," tegasnya.

Ia juga mengungkap temuan dapur dengan lingkungan yang tidak layak, seperti lokasi dapur yang bersebelahan dengan kandang kambing maupun bangunan dapur yang di bagian atasnya terdapat sarang burung walet. Kondisi semacam itu dinilai tidak dapat ditoleransi karena mengancam kebersihan dan keamanan pangan.

Selain sertifikasi, BGN mengerahkan tim asistensi ke lapangan untuk memantau penerapan SOP secara langsung. Sudaryono meminta kepala SPPG dan pengelola dapur disiplin menerapkan standar, sekaligus mendorong pekerja dapur melapor bila menemukan lingkungan kerja yang menyalahi aturan.

"Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal," ujarnya.

Pembenahan standar keamanan pangan ini, lanjut Sudaryono, merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0 agar makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman. BGN akan terus membangun budaya kerja sesuai standar melalui pengawasan, pelatihan, dan penegakan aturan secara konsisten.

Terkini

Berbagai Amalan Sunah di Bulan Rajab dalam Islam
Berbagai Amalan Sunah di Bulan Rajab dalam Islam
Jum'at, 20/Nov/2026 07:00 WIB