Warta MPR

MPR Dorong Penguatan Ekonomi Kreatif dan Pemerataan Digital

FGD MPR RI dorong ekonomi kreatif merata lewat perubahan mindset UMKM, kurikulum non-eksak, regulasi gim, infrastruktur digital, serta proyek Desa Kreatif.
Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Kelompok IV Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyoroti berbagai tantangan sekaligus peluang dalam penguatan ekonomi kreatif nasional. Pandangan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial bertajuk “Penguatan Ekonomi Kreatif untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Yogyakarta, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, bersama anggota Lisda Hendrajoni, Hj. Happy Djarot, A. Ian Ali Baal Masdar, H. Al Hidayat Samsu, dan Muhammad Hatta. Forum tersebut juga menghadirkan narasumber Gunawan Sumodiningrat dari Universitas Gadjah Mada, Suyanto dari Universitas AMIKOM Yogyakarta, serta Agus Widarjono dari Universitas Islam Indonesia.

Pola Pikir UMKM hingga Kurikulum Pendidikan

Happy Djarot mengungkapkan bahwa bantuan modal maupun peralatan usaha bagi ibu rumah tangga pelaku UMKM—seperti gerobak dagang atau mesin jahit—sering kali tidak bertahan lama dan berujung dijual. Menurutnya, bantuan fisik perlu dibarengi perubahan pola pikir, optimisme, serta kesesuaian dengan minat penerima manfaat.

“Sudah dikasih pelatihan, contohnya menjahit, kemudian dikasih mesin jahit, dijual mesin jahitnya, asetnya dijual akhirnya. Apakah mungkin karena tidak sesuai dengan passion-nya ya sehingga apa yang menjadi bantuan tersebut akhirnya sia-sia seperti itu,” ujarnya.

Happy juga menyinggung karakter generasi muda yang kerap disebut generasi stroberi karena dinilai mudah menyerah saat menghadapi tekanan, namun memiliki energi serta daya kritis yang kuat, termasuk dalam menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, Lisda Hendrajoni mengkritisi sistem pendidikan dan kurikulum yang masih cenderung mengunggulkan kecerdasan bidang eksak dibanding seni, olahraga, dan kreativitas. Ia menegaskan setiap anak memiliki keunggulan berbeda yang perlu dihargai.

“Negara kita ini kalau masalah kurikulum dan lain-lain itu masih apa ya, menghargai orang-orang yang cuma kayak eksak gitu ya, kayak matematika, fisika, itu dianggap pintar gitu, tetapi kalau orang-orang yang pintar di dunia kesehatan, apa, kesenian, apa namanya, olahraga, itu dianggap tidak pintar. Padahal, itu semua dia punya keuntungan, apa, keunggulan masing-masing,” paparnya.

Infrastruktur Digital, Gim, dan Desa Kreatif

Tantangan akses internet di daerah dan industri permainan daring turut disorot Al Hidayat Samsu. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan infrastruktur digital, seperti di Sulawesi Selatan, dapat menghambat talenta daerah bersaing secara global, sementara belanja top-up gim daring banyak mengalir ke luar negeri.

“Sementara pembelanjaan gamers di Indonesia kalau berdasarkan data itu kurang lebih Rp32 triliun, seluruh platform gamers tadi yang disampaikan uang ekonomi anak-anak kita itu larinya ke luar negeri. Pertanyaan saya, apakah ada regulasi yang bisa kita tekankan kepada platform gim itu agar uang kita ini yang anak-anak [belanjakan] bisa kembali atau terlindungi?” tuturnya.

Muhammad Hatta menyoroti minimnya keberpihakan anggaran negara pada kekayaan intelektual dan ekonomi digital. Ia juga mendorong rekomendasi proyek percontohan “Desa Kreatif” berbasis konten digital dan teknologi, tidak sekadar desa wisata konvensional.

“Jadi sebuah proyek percontohan yang itu menjadikan sampel bahwasanya ke depan itu kita akan mempunyai desa-desa kreatif. Kalau sekarang masih wisata, Pak, ya baik saya lihat ya. Saya belum lihat yang kreatif, desa kreatif itu seperti apa sih? Nah, itu belum lihat, Pak. Sehingga terjadilah pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi di seluruh desa yang ada di Indonesia,” paparnya.

Pandangan senada disampaikan A. Ian Ali Baal Masdar agar Indonesia mengurangi ketergantungan pada komoditas primer melalui penguatan kekayaan intelektual, budaya, dan teknologi, seperti bagi Sulawesi Barat. Ia juga menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja kreatif mandiri serta pembenahan infrastruktur, pembiayaan, jejaring pasar, dan talenta daerah agar pertumbuhan ekonomi kreatif merata.

Terkini

Berbagai Amalan Sunah di Bulan Rajab dalam Islam
Berbagai Amalan Sunah di Bulan Rajab dalam Islam
Jum'at, 20/Nov/2026 07:00 WIB
20 Kata-kata Bijak Sahabat Nabi yang Penuh Makna
20 Kata-kata Bijak Sahabat Nabi yang Penuh Makna
Jum'at, 20/Nov/2026 04:00 WIB