News

MPR Siapkan Verifikasi 22 Syarat Calon Wapres Usulan Prabowo

Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlahnya ada 22 syarat yang harus dipenuhi
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan proses verifikasi terhadap 22 persyaratan yang harus dipenuhi dua calon wakil presiden (wapres) yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan yang kini kosong.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya telah membentuk tim verifikasi guna memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan kedua calon tersebut. Nantinya, seluruh dokumen yang diserahkan Presiden akan diperiksa sebelum proses pemilihan dan penetapan dilakukan melalui sidang paripurna.

“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Muzani belum memerinci satu per satu 22 persyaratan tersebut. Dia menyebut penjelasan lebih detail akan disampaikan oleh tim verifikasi yang dikoordinasikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.

Tim tersebut nantinya akan memastikan seluruh dokumen persyaratan calon wapres terpenuhi, termasuk dokumen pendidikan seperti ijazah.

“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail, termasuk ijazah dan seterusnya,” ujarnya.

Di sisi lain, Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI juga telah menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang bertugas mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan wapres. Panitia tersebut akan dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dengan melibatkan 26 anggota.

Muzani mengatakan, seluruh tahapan tersebut dipersiapkan untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme konstitusional.

MPR pun telah menetapkan Rabu, 9 Desember 2026, sebagai jadwal pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden.

“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” tandasnya.