Jerusalem, Jurnas.com - Persaingan politik Israel semakin memanas setelah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot mendesak Perdana Menteri sementara Benjamin Netanyahu segera meninggalkan jabatannya.
Eisenkot menilai Netanyahu tidak lagi layak memimpin pemerintahan menyusul laporan dugaan campur tangan orang dekatnya dalam proses pemilu.
Pernyataan keras itu disampaikan Eisenkot pada Minggu, beberapa jam setelah perwakilan kedua tokoh bertemu untuk membahas kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan nasional. Alih-alih meredakan ketegangan, Eisenkot justru melontarkan kritik tajam terhadap rival politiknya tersebut.
"Benjamin Netanyahu tidak bisa tetap memimpin pemerintahan satu menit lebih lama," kata Eisenkot.
Ia juga menilai perilaku Netanyahu dan orang-orang di sekelilingnya telah menjadi ancaman langsung bagi demokrasi Israel.
"Perilaku perdana menteri yang akan lengser, Benjamin Netanyahu, dan orang-orang di sekelilingnya merupakan ancaman nyata, langsung, dan segera terhadap demokrasi Israel," ujarnya dalam pernyataan partainya.
Laporan Dugaan Campur Tangan dalam Pemilu Israel
Kontroversi ini mencuat setelah stasiun televisi Israel, Channel 12, melaporkan dugaan keterlibatan kepala staf Netanyahu, Ido Norden, dalam penanganan laporan terhadap anggota partai Raam yang mewakili komunitas Arab-Israel.
Menurut laporan tersebut, sehari sebelum pemilu, Norden menghubungi kantor komisaris kepolisian untuk menyampaikan pengaduan mengenai sejumlah anggota Raam.
Dalam komunikasi itu, ia disebut mengarahkan aparat kepolisian kepada seseorang yang diklaim sebagai sumber intelijen dan merupakan mantan pegawai kantor Netanyahu.
Berdasarkan informasi dari sumber tersebut, tiga anggota Raam kemudian ditangkap.
Setelah penangkapan itu, Netanyahu melancarkan serangan politik terhadap partai-partai Arab-Israel dengan menuduh mereka melakukan kecurangan pemilu, setelah kelompok tersebut memperoleh jumlah kursi yang mencapai rekor.
Namun, ketiga orang yang ditangkap kemudian dibebaskan setelah polisi menyimpulkan informasi dari sumber tersebut tidak berdasar.
Menanggapi laporan itu, Eisenkot meminta penyelidikan segera dilakukan untuk mengungkap dugaan campur tangan tersebut.
"Saya menyerukan pembukaan penyelidikan segera atas perkara ini," katanya.
Kantor Netanyahu membantah pemberitaan Channel 12 dan menyebut laporan tersebut sebagai informasi palsu. Pihaknya menyatakan Norden hanya menjalankan kewajiban sebagai warga negara ketika menyampaikan pengaduan kepada kepolisian.
Kebuntuan Politik Israel Usai Pemilu
Perselisihan antara Netanyahu dan Eisenkot berlangsung di tengah kebuntuan pembentukan pemerintahan baru Israel. Hasil pemilu bulan sebelumnya menunjukkan tidak satu pun blok politik utama memperoleh 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Dua partai Arab utama, Joint List dan Raam, telah menyatakan dukungan kepada Eisenkot. Mantan kepala staf militer tersebut ditunjuk untuk membentuk pemerintahan pada pekan sebelumnya.
Di tengah situasi itu, Netanyahu pada Sabtu mengajak Eisenkot bergabung dalam pemerintahan persatuan nasional.
Namun, Eisenkot menolak ajakan tersebut dan menuduh Netanyahu sedang memainkan "trik" serta memicu ketegangan politik.
Pihak oposisi juga menuding Netanyahu berupaya mendelegitimasi partai-partai Arab dan hasil pemilu demi mempertahankan kekuasaan. (*)
Sumber: Arab News









