Jakarta, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen penuh menertibkan praktik percaloan serta permainan harga dalam rantai pengadaan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tegas ini diambil pemerintah guna melindungi kesejahteraan petani dan peternak lokal, sekaligus menjamin kualitas asupan gizi makanan yang diterima oleh masyarakat tetap berada pada standar terbaik.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menyoroti masih adanya potensi penyimpangan dalam rantai pasok pangan di lapangan. Salah satu celah yang kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab adalah pembelian bahan baku berkualitas rendah demi meraup margin keuntungan yang lebih besar.
Persoalan nyata yang menjadi perhatian khusus BGN saat ini adalah ditemukannya penggunaan telur dengan mutu kurang baik oleh sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Praktik pengurangan kualitas bahan pangan semacam ini dinilai sangat merugikan program strategis nasional tersebut dan berpotensi menurunkan nilai gizi yang seharusnya didapatkan oleh para penerima manfaat.
Menurut Sudaryono, pembenahan tata kelola pengadaan bahan pangan menjadi sangat mendesak mengingat skala cakupan Program Makan Bergizi Gratis yang terus meluas secara masif di seluruh penjuru tanah air. Berdasarkan data terbaru yang dicatat oleh BGN, program ini telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat yang terverifikasi.
Operasional distribusi makanan bergizi tersebut ditopang oleh ekosistem yang sangat besar, yakni melibatkan 26.723 dapur SPPG yang telah terverifikasi serta didukung oleh 80.315 pemasok lokal. Dari puluhan ribu jaringan pemasok tersebut, sebanyak 82,83 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Guna menutup celah percaloan dan memperkuat transparansi dalam proses transaksi pengadaan, BGN kini mengembangkan platform digital khusus bernama Loka MBG. Sistem digital ini dirancang secara spesifik untuk memangkas rantai distribusi yang panjang dengan menghubungkan kebutuhan bahan baku setiap dapur SPPG secara langsung kepada petani, peternak, koperasi, serta asosiasi produsen.
"Kami ingin membangun marketplace-nya MBG, kami namakan Loka MBG. Yang masuk ke dalam marketplace ini adalah asosiasi dan koperasi petani serta peternaknya langsung, dan dijual dengan harga acuan pemerintah," tegas Sudaryono dalam keterangannya.
Melalui integrasi sistem Loka MBG, seluruh transaksi antara pengelola dapur dan produsen pangan akan tercatat secara transparan dan terukur. Penerapan mekanisme harga acuan pemerintah di dalam platform tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas dan keseimbangan harga pasar komoditas pangan.
Dengan adanya kepastian harga acuan, para petani dan peternak lokal tidak akan mengalami kerugian besar ketika harga komoditas di pasaran sedang mengalami penurunan tajam. Di sisi lain, anggaran pengadaan bahan baku di tingkat dapur SPPG tetap dapat terkendali dengan baik meskipun terjadi gejolak kenaikan harga pangan di pasar umum.
Melalui pembenahan ekosistem digital dan pengawasan kualitas bahan baku yang ketat, BGN optimistis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih akuntabel. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar terserap untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi produsen pangan lokal secara adil.
