Warta DPR

Iman Sukri DPR Minta Kriteria Kanal Profesional di RUU Penyiaran Diperjelas

Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri meminta pemerintah memperjelas definisi dan kriteria kanal profesional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Iman Sukri (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri meminta pemerintah memperjelas definisi dan kriteria kanal profesional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.

Kejelasan aturan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi kreator konten digital, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Iman mengapresiasi penjelasan pemerintah bahwa akun pribadi, vlog keluarga, hingga aktivitas kreator konten UMKM tidak secara otomatis masuk dalam kategori penyiaran yang memerlukan izin.

Namun, menurutnya, pernyataan tersebut perlu diperkuat dengan ketentuan yang jelas dan terukur dalam regulasi.

"Penegasan pemerintah bahwa akun pribadi tidak diatur itu penting. Yang perlu kita pastikan, prinsip dan kriterianya jelas sejak di undang-undang, dan rinciannya diatur dalam aturan turunan yang tidak membuka ruang tafsir yang berbeda-beda," kata Iman, Jumat pada (20/11).

Ia berpandangan, istilah kanal profesional harus memiliki indikator yang konkret agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat. Terlebih, perkembangan ekosistem digital membuat batas antara kreator individu, pelaku UMKM, dan perusahaan media semakin sulit dibedakan.

Sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa kanal profesional yang menjadi sasaran pengaturan merupakan saluran digital dengan karakteristik menyerupai stasiun televisi. Karakteristik tersebut antara lain memiliki struktur redaksi, jadwal penayangan rutin, monetisasi dalam skala besar, serta jumlah audiens hingga jutaan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo juga menyatakan bahwa akun pribadi maupun aktivitas digital sehari-hari tidak serta-merta dikategorikan sebagai penyiaran yang membutuhkan perizinan.

Batasan Spesifik

Meski demikian, Iman menilai pemerintah perlu menetapkan batasan yang lebih spesifik. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah audiens, nilai pendapatan atau monetisasi, struktur pengelolaan redaksi, hingga lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status profesional suatu kanal.

"Kalau yang dimaksud kanal profesional, ukurannya harus jelas: berapa audiensnya, bagaimana monetisasinya, dan siapa yang menilai. Kreator kecil dan pelaku UMKM jangan sampai harus menebak-nebak," ujarnya.

Diketahui, pemerintah telah menyelesaikan paraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada 9 November 2026. Dokumen tersebut menjadi dasar posisi pemerintah untuk melanjutkan pembahasan bersama DPR.

Iman turut meminta agar penyusunan aturan turunan RUU Penyiaran melibatkan konsultasi dengan DPR. Menurutnya, pelibatan tersebut diperlukan untuk membangun kesepahaman mengenai kriteria yang akan diterapkan sekaligus mencegah perbedaan interpretasi di kemudian hari.

Selain persoalan kriteria, ia menyoroti pentingnya memperjelas pembagian kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kejelasan tersebut diperlukan agar pelaku industri kreatif digital tidak menghadapi pengawasan ganda akibat tumpang tindih kewenangan.

Iman mengatakan, perlindungan anak dan penerapan standar isi penyiaran tetap harus menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi. Namun, pengawasan juga perlu mempertimbangkan kebebasan berekspresi serta kepastian hukum bagi masyarakat yang berkegiatan di ruang digital.

"Regulasi harus melindungi masyarakat tanpa mematikan kreativitas. Jangan sampai aturan yang dibuat untuk menata penyiaran justru membebani kreator kecil yang sedang tumbuh," tegasnya.

Terkini

OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
Jum'at, 20/Nov/2026 12:16 WIB