Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI Ahmad Iman Sukri mendorong pemerintah memindahkan fokus pencegahan penipuan digital dari sekadar mengajak warga waspada ke penutupan celah di hulu. Dorongan itu muncul setelah kerugian yang dilaporkan ke Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencapai Rp9,3 triliun.
“Literasi itu penting, tetapi warga tidak bisa terus disuruh waspada sendirian. Kalau nomor penipu masih mudah beredar, sewaspada apa pun warga akan tetap kalah cepat,” kata Iman.
Hingga pertengahan 2026, IASC menerima 608.168 laporan. OJK menyebut dana yang berhasil diamankan baru Rp674 miliar, jauh di bawah total kerugian yang dilaporkan.
Iman menilai pemerintah perlu mengukur keberhasilan dari hulu. “Saya mendorong Komdigi memperkuat pencegahan dari hulu, mulai dari registrasi nomor seluler sampai tanggung jawab platform. Ukurannya harus jelas: berapa nomor penipu yang berhasil dihentikan,” ujarnya.
Literasi memang punya batas. Laporan Global Anti-Scam Alliance 2025 mencatat 66 persen orang dewasa Indonesia pernah mengalami percobaan penipuan, rata-rata 55 kali per tahun. Belum lagi kecerdasan buatan yang membuat penipuan semakin sulit dikenali karena pelaku dapat meniru suara dan memalsukan identitas.
Iman tak memungkiri bahwa pemerintah sudah mengambil langkah, misalnya mendorong perusahaan telekomunikasi menerapkan fitur anti-scam. Namun, penanganannya masih terkendala karena kewenangan dan data tersebar di berbagai sektor.
Di DPR, Komisi I sedang membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Iman berharap pembahasan itu memperjelas pembagian tanggung jawab antarlembaga.
“RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sedang dibahas, dan saya ingin pembagian tanggung jawab antarlembaga makin jelas. Jangan sampai korban bingung harus mengadu ke mana,” ujarnya.


















