Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil perampasan. Lembaga tersebut dirancang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden.
Menurut Rudianto, pembentukan badan khusus ini diperlukan agar aset-aset yang telah dirampas dapat dikelola melalui lembaga tersendiri. Adapun bentuk kelembagaan dan mekanisme pembentukannya akan menjadi kewenangan Presiden.
“Ada badan khusus (perampasan aset) nanti yang akan dibentuk, menjadi kewenangan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” ujar Rudianto kepada Parlementaria usai Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo nantinya dapat menentukan model kelembagaan yang akan dibentuk, termasuk kemungkinan mengintegrasikannya dengan lembaga yang telah ada, seperti Badan Pemulihan Aset Kejaksaan. Opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Presiden.
Rudianto menambahkan, pembentukan badan tersebut dimungkinkan melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, hal yang menjadi perhatian utama adalah kehadiran lembaga khusus yang independen dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset hasil perampasan.
“Yang pasti memang kita mau ada lembaga khusus independen yang khusus mengawasi atau bertanggung jawab terhadap aset-aset yang sudah dirampas itu,” tegasnya.
Dengan demikian, pengaturan mengenai badan pengelola aset rampasan dalam RUU Perampasan Aset diharapkan memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset setelah proses perampasan dilakukan.


















