News

LPSK Masih Dalami Permohonan Perlindungan Saksi Kasus Penyadapan Presiden

Ketua LPSK Achmadi menyatakan pihaknya masih mendalami delapan permohonan perlindungan saksi dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto,
Foto: Kantor LPSK.

Jakarta, Jurnas.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami permohonan perlindungan yang diajukan oleh delapan orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Proses pemeriksaan terhadap permohonan tersebut masih berlangsung. LPSK perlu mendalami berbagai informasi sebelum memutuskan tindak lanjut atas permintaan perlindungan tersebut.

"Intinya LPSK masih terus melakukan pendalaman, penelaahan," ujar Ketua LPSK, Achmadi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Ia menjelaskan, lembaganya masih memiliki waktu untuk menelaah setiap permohonan yang masuk. Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pemohon yang berstatus sebagai saksi pelaku atau justice collaborator (JC), Achmadi enggan memberikan keterangan lebih jauh.

"Masih dalam penelaahan dan semuanya sebagai saksi. Begini, apa yang kita sampaikan pada rilis (keterangan pers) masih pada posisi sama dengan rilis yang kemarin. Intinya itu saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati juga menyampaikan bahwa delapan permohonan perlindungan yang diterima lembaganya seluruhnya berasal dari pihak yang berstatus sebagai saksi. Hingga saat ini, belum ada permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai JC.

“Sejauh ini, delapan permohonan yang kami terima seluruhnya berstatus sebagai saksi. Belum ada pengajuan permohonan dari pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator,” ujar Sri Suparyati, melalui keterangan tertulis.

Sri menjelaskan, proses penelaahan permohonan perlindungan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan. Faktor tersebut meliputi nilai penting keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Adapun soal kasus penyadapan yang belakangan juga diduga bermuatan makar, ada empat jenderal yang menjadi tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Terkini

Komisi I DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas
Komisi I DPR Usulkan RUU AI Masuk Prolegnas
Rabu, 18/Nov/2026 14:13 WIB