Jakarta, Jurnas.com - Ribuan anak di Kabupaten Sumbawa terancam kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) akibat terbatasnya akses sekolah lanjutan. Persoalan ini menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah yang menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Ledia mengatakan, persoalan anak tidak sekolah (ATS) tidak bisa dilepaskan dari kesenjangan fasilitas pendidikan, terutama pada masa peralihan dari sekolah menengah pertama (SMP) ke SMA. Keterbatasan jumlah sekolah lanjutan membuat sebagian anak kesulitan meneruskan pendidikan meski telah menyelesaikan jenjang SMP.
"Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai anak-anak yang sudah menyelesaikan SMP justru tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan akses sekolah," kata Ledia kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut Ledia, persoalan tersebut juga berkaitan dengan pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan pada pendidikan dasar, sementara pengelolaan SMA berada di bawah pemerintah provinsi. Kondisi ini membutuhkan koordinasi dan komitmen anggaran yang kuat agar kebutuhan sekolah lanjutan di daerah dapat terpenuhi.
Dia pun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD.
Pemenuhan anggaran tersebut harus menjadi prioritas fiskal daerah dan tidak semata-mata bergantung pada besaran dana transfer dari pemerintah pusat.
"Maka, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan 20 persennya tanpa harus menunggu dapat berapa transfer ke daerahnya dari APBN. Jadi, concern-nya adalah ketika daerah-daerah yang memang memprioritaskan anggaran pendidikannya sesuai konstitusi, mereka bisa berkembang dengan baik karena bisa memberikan beasiswa, bisa membangun sekolah-sekolah, tidak harus menunggu APBN," tegas Politikus PKS itu.
Ledia juga mendorong pemerintah provinsi mencari alternatif apabila kemampuan fiskalnya belum memungkinkan untuk membangun sekolah negeri baru. Salah satu opsi yang bisa ditempuh yakni menggandeng sekolah swasta untuk memperluas daya tampung sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Melalui skema tersebut, pemerintah dapat memberikan subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang harus bersekolah di lembaga pendidikan swasta. Dengan demikian, keterbatasan jumlah sekolah negeri tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
"Kalau pemerintah provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai untuk membangun sekolah baru, maka yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan sekolah swasta. Caranya meningkatkan kualitas sekolah swastanya, memberikan subsidi kepada sekolah swasta ketika anak-anak yang tidak mampu masuk di sekolah swasta, sehingga support-nya dari pusat ada, dari provinsi ada," paparnya.
Ledia menilai, persoalan akses pendidikan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah secara beriringan. Pemerataan kesempatan belajar tidak cukup hanya dengan membangun sekolah, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu memperoleh dukungan pembiayaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, jumlah anak tidak sekolah berusia 7 hingga 18 tahun di Indonesia mencapai 2.922.607 anak. Ironisnya, sekitar 68,8 persen dari jumlah tersebut merupakan kelompok usia 16-18 tahun atau usia pendidikan SMA.
Adapun sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak bersekolah di antaranya merasa pendidikan yang ditempuh sudah cukup sebesar 21,78 persen, keterbatasan biaya 20,35 persen, serta harus bekerja membantu perekonomian keluarga sebesar 16,75 persen.
