News

KPK Periksa Onny Hendro alias Kaji Edan Terkait Korupsi LPEI

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Onny Hendro Adhiaksono, figur publik yang akrab disapa Kaji Edan dalam kasus dugaan korupsi LPEI.
Foto: Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan. (Instagram kajiedan)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Onny Hendro Adhiaksono, figur publik yang akrab disapa Kaji Edan atau "Sultan Jagakarsa", pada Jumat, 20 November 2026.

Dia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat.

Selain Onny, KPK juga memanggil satu saksi lain dari pihak swasta, yakni Andaya Swastanta. Pemeriksaan keduanya dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan fasilitas pembiayaan ekspor, termasuk menelusuri aliran dana dalam perkara yang diperkirakan mengakibatkan kerugian negara hingga Rp11,7 triliun.

Nama Onny Hendro Adhiaksono atau Kaji Edan bukan sosok asing di telinga masyarakat. Pengusaha yang dikenal melalui berbagai unggahan di media sosial itu kerap menjadi sorotan karena gaya hidup dan aktivitas bisnisnya.

Di dunia usaha, Onny diketahui memiliki rekam jejak di sejumlah sektor. Di bidang properti, namanya tercatat memiliki saham di PT Pekanbaru Permai Propertindo, perusahaan pengembang proyek Prime Park Hotel Pekanbaru. Proyek tersebut pernah dikaitkan dengan transaksi akuisisi oleh emiten BUMN, PT PP Properti Tbk, pada 2021.

Sementara di sektor transportasi, Onny pernah disebut sebagai mantan pemilik Perusahaan Otobus (PO) Tunggal Daya yang beroperasi di Wonogiri, Jawa Tengah.

Rekam jejak korporasinya juga pernah bersinggungan dengan salah satu perkara besar yang ditangani KPK. Onny tercatat pernah menjabat sebagai komisaris PT Murakabi Sejahtera, perusahaan konsorsium yang namanya mencuat dalam proses tender proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Untuk diketahui, KPK sebelumnya telah memeriksa mantan Direktur Pelaksana IV LPEI periode 2014–2018, Arif Setiawan, pada Senin, 26 Oktober 2026. Arif diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Dia merupakan satu dari lima tersangka yang ditetapkan KPK pada Maret 2025 terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energy (PE) senilai USD60 juta atau setara Rp900 miliar.

Berdasarkan hasil penelusuran KPK, terdapat 11 debitur LPEI yang terindikasi melakukan kecurangan (fraud) dalam penggunaan fasilitas pembiayaan. Total potensi kerugian negara dari perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun.

Penyidikan perkara ini juga mengungkap dugaan rekayasa dalam proses persetujuan pembiayaan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan di bawah grup PT Bara Jaya Utama (BJU).

Pada Agustus 2025, KPK menahan tersangka Hendarto, pemilik grup PT BJU yang menaungi PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS).

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terdapat manipulasi dokumen Memorandum Analisis Pembiayaan (MAP) untuk meloloskan pengajuan fasilitas pembiayaan. 

Salah satunya terkait penggunaan lahan seluas 13.075 hektare di Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai agunan. Namun, lahan yang dijadikan jaminan tersebut diduga merupakan kawasan hutan lindung.

Tak hanya bermasalah dalam proses pengajuan, penggunaan dana pembiayaan juga diduga menyimpang dari tujuan awal. Dana yang semestinya digunakan untuk mendukung kegiatan usaha dan mendorong ekspor justru diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi para debitur.

Penyidik menemukan indikasi penggunaan dana untuk memperkaya diri, membeli aset mewah, membiayai kebutuhan keluarga, hingga aktivitas perjudian.

Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK terus menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati aliran dana hasil penyimpangan fasilitas pembiayaan LPEI. Pemeriksaan terhadap Onny Hendro Adhiaksono dan sejumlah pihak swasta lainnya menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap ke mana dana tersebut mengalir.

Terkini

Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Jum'at, 20/Nov/2026 13:52 WIB
OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
OSO Dukung Obligasi Daerah untuk Dorong Ekonomi
Jum'at, 20/Nov/2026 12:16 WIB