Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang menetapkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) pada Kamis, (1/7/2021). Kebijakan ini resmi berlaku, khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia, sekalipun kebijakan tersebut agak terlambat.
Dalam pernyataan resmi Presiden Jokowi dijelaskan, PPKM Darurat tersebut mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021. Kebijakan PPKM Darurat tersebut diambil dalam rangka pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas di beberapa daerah.
Syarief Hasan menilai, kebijakan PPKM Darurat tersebut tepat dilakukan untuk meminimalisir potensi penyebaran Pandemi Covid-19. “Pengetatan aktivitas masyarakat melalui program PPKM Darurat ini sudah tepat untuk memotong rantai penyebaran Pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan tersebut ditindaklanjuti sampai pada level terbawah.”, ungkap Syarief Hasan.
Syarief Hasan menyebutkan bahwa sejak awal mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan tegas berupa karantina wilayah. “Pemerintah sudah memiliki data sebaran Covid-19 di beberapa daerah zona merah. Sehingga, kami Partai Demokrat sejak awal mendorong Pemerintah untuk lebih tegas dan berani melakukan karantina pada wilayah zona merah.”, ungkapnya.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa terjadi penambahan kasus positif harian sebesar 21.807 kasus positif pada Rabu, (30/6/2021).
Angka tersebut mencetak rekor kasus harian tertinggi sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia sudah melebihi 2,1 juta kasus dan 58.491 diantaranya meninggal dunia. Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya varian baru Delta Covid-19 yang menyebar sangat cepat.
Syarief juga berharap, kebijakan PPKM Darurat ini dapat dilaksanakan secara tegas dan konsisten.
“Pemerintah harus tegas dan konsisten dalam melaksanakan kebijakan PPKM Darurat ini. Kami mengingatkan agar Pemerintah juga melarang masuknya WNA dan menegakkan protokoler kesehatan di tempat-tempat kerumunan sehingga masyarakat memiliki kepercayaan untuk mengikuti kebijakan Pemerintah yang selama ini seakan-akan mendapatkan pengecualian dan karpet merah." ungkap Syarief Hasan
Syarief Hasan juga berharap, program vaksinasi dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
“Hari ini, kita melihat antusiasme masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Pemerintah harus merespon antusiasme ini dengan terus mengoptimalkan vaksinasi, khususnya pada kelompok-kelompok rentan, seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan anak usia 18 kebawah dan para pelaku-pelaku UMKM. Namun antausias masyarakat harus di response dengan pelaksanaan yang teratur sehingga tidak menimbulkan kerumunan dan penyebaran baru". tutup Syarief Hasan.
