Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan pemerintah untuk berkomitmen menjalankan peta jalan (road map) pendidikan inklusif.
Peta jalan tersebut, menurut Rerie, begitu dia biasa disapa, sangat penting untuk tujuan pendidikan jangka pendek, menengah dan panjang. Selain itu agar terjadi akselerasi pada sistem pendidikan yang telah ada.
“Ada peta jalan tetapi saat ini belum ada satu payung aturan yang membuat realisasi program menjadi sebuah kewajiban. Ada empowerment, namun apabila tidak terealisasi hendaknya ada langkah-langkah yang memaksa agar pemerintah daerah dan sekolah merealisasikannya. Karena kita lihat antara program dan realisasi simpangannya cukup tinggi," ungkap Rerie, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/7).
Saat ini dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, tambah Rerie, baru 80 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah yang mengatur pendidikan inklusif.
Rerie mengutip data Badan Pusat Statistik pada 2017 yang mencatat 70% dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Artinya, hanya sekitar 480.000 anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan. Dan ternyata hanya 18% saja yang menikmati pendidikan inklusif.
Secara umum pendidikan inklusif, menurut dia, adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
Selain pendidikan inklusif, Rerie juga menyoroti peta jalan sebaran guru yang berkualitas di setiap sekolah di Tanah Air.
Dia mengungkapkan bahwa pemerintah perlu menaruh perhatian yang serius terhadap langkah-langkah meningkatkan kualitas guru dan persebarannya. Upaya tersebut diyakini Rerie mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.
Dalam hal ini, Rerie menilai telah terjadi jurang yang cukup lebar antara sekolah favorit, karena ditunjang dengan tenaga pendidik yang berkualitas, dengan sekolah pada umumnya.
“Bagaimana agar peta jalan pendidikan ini bisa terealisasi, harus ada langkah-langkah yang secara konseptual bisa menyelesaikan persoalan ini. Misalnya dengan pertukaran guru yang bagus ditempatkan di sekolah-sekolah yang biasa atau di sekolah yang memang masih membutuhkan," kata Rerie.
Jum'at, 17/07/2026 17:14 WIB
