Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Harris Turino. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih serius memberantas jaringan rokok ilegal sebagai upaya menutup kebocoran penerimaan negara. Penegakan hukum dinilai tidak boleh hanya menyasar pengedar, tetapi juga harus menyentuh bandar hingga pihak-pihak yang diduga melindungi praktik peredaran rokok ilegal.
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai langkah tersebut akan jauh lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dibanding terus membebani masyarakat melalui penambahan pajak.
“Kalau kita lihat, yang selama ini ditangkap kan cuma pengedar-pengedarnya. Kan sudah tahu siapa bandarnya. Itulah dicokok. Kan sudah tahu siapa saja yang melindungi. Itu kan rahasia umum di kita,” kata Politikus PDIP itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).
Menurut Harris, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang berimbang, yakni mengedepankan pembinaan terhadap pelaku usaha yang masih memiliki peluang beralih ke jalur legal dengan membeli pita cukai. Namun, apabila tetap membandel, penindakan hukum harus dilakukan secara tegas.
“Itu ditangkap, dibina supaya beli cukai. Kalau enggak mau beli cukai, ya ditindak,” tegasnya.
Harris juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus mengandalkan kebijakan penambahan beban pajak kepada masyarakat yang selama ini sudah patuh memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, masih banyak potensi penerimaan negara yang dapat dioptimalkan melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor perpajakan dan cukai.
Ia menyoroti target penerimaan perpajakan tahun ini yang meningkat sekitar Rp440 triliun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Karena itu, pemerintah diminta lebih fokus mengejar potensi penerimaan yang hilang akibat praktik-praktik ilegal.
“Jangan rakyat lagi yang bolak-balik dipajaki terus. Yang belum patuh terhadap pajak memang harus ditegakkan hukumnya, tapi jangan bolak-balik yang muncul rakyat terus,” ujarnya.
Meski mendukung langkah tegas terhadap peredaran rokok ilegal, Harris meminta pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal. Menurutnya, jutaan masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut, mulai dari petani tembakau, buruh, hingga pelaku industri.
Karena itu, ia menilai pembinaan harus menjadi langkah awal sebelum penindakan dilakukan terhadap pelaku usaha yang masih dapat diarahkan untuk memenuhi ketentuan cukai.
“Saya sepakat bahwa awalnya dibina dulu. Jangan sampai 6 juta sampai 12 juta orang hidupnya tergantung dari rokok legal, mulai dari petani sampai industri, malah ikut terganggu,” pungkasnya.
Jum'at, 17/07/2026 17:14 WIB
