Jum'at, 17/07/2026 15:26 WIB

Komisi IX Apresiasi Kinerja KemenP2MI, Dorong Penguatan Pemberantasan TPPO





Saya juga sudah gregetan sama TPPO ini. Dan kebanyakan yang dipulangkan ini rata-rata non-prosedural.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi IX DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut.

Apresiasi tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri P2MI Mukhtarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).

Selain membahas capaian pengelolaan keuangan, rapat juga menyoroti upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) serta pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menilai capaian opini WTP menunjukkan pengelolaan anggaran kementerian berjalan secara efektif meski berada di tengah keterbatasan fiskal.

“Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah apresiasi terkait dengan kinerja keuangan Pak Menteri, Bapak, Ibu Wamen, dalam menjalankan tupoksi yang ada di Kementerian P2MI ini. Terkait dengan penggunaan APBN yang diberikan kepada KP2MI pada hari ini dan juga sudah 16 kali mendapatkan apresiasi dan achievement dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dengan pengelolaan anggaran Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Ade.

Politikus Gerindra itu berharap keterbatasan anggaran tidak mengurangi capaian kinerja kementerian, khususnya dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Ia juga mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap peningkatan anggaran KemenP2MI pada APBN 2027 mengingat semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

“Kita berharap bahwa di tahun anggaran 2027 ini bisa menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan dan Bappenas agar belanja untuk KP2MI semakin besar, melihat berbagai dinamika yang dihadapi warga negara Indonesia di luar negeri,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengapresiasi langkah cepat KemenP2MI dalam memulangkan pekerja migran nonprosedural yang menjadi korban TPPO, termasuk dari Kamboja dan Libya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara KemenP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Pertama, saya memberikan apresiasi atas pencapaian WTP 16 kali. Yang kedua, apresiasi saya atas keberhasilan Kementerian P2MI memulangkan pekerja ilegal korban TPPO dari Kamboja. Apresiasi juga atas keberhasilan pemulangan pekerja ilegal dari Libya. Ini tidak terlepas dari kerja sama yang luar biasa dari Kementerian P2MI dengan Kementerian Luar Negeri beserta jajaran KBRI di sana,” katanya.

Menanggapi berbagai masukan anggota dewan, Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan pihaknya terus memperkuat upaya pemberantasan TPPO yang masih didominasi oleh pemberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.

“Saya juga sudah gregetan sama TPPO ini. Dan kebanyakan yang dipulangkan ini rata-rata non-prosedural,” ujar Mukhtarudin.

Ia menjelaskan strategi pemberantasan TPPO dilakukan melalui dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Pada sisi preventif, KemenP2MI memperkuat edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja melalui jalur ilegal.

Sementara pada aspek represif, kementerian mengintensifkan patroli siber untuk memantau aktivitas perekrut ilegal di ruang digital serta memperkuat pengawasan di titik-titik keberangkatan pekerja migran.

“Ini guna mengintervensi langsung dan menggagalkan pemberangkatan non-prosedural di berbagai titik keberangkatan sebelum pekerja migran kita keluar dari wilayah Indonesia,” kata Mukhtarudin.

Komisi IX berharap sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memperkuat perlindungan pekerja migran terus ditingkatkan, termasuk melalui penguatan anggaran, pengawasan, dan penindakan terhadap sindikat TPPO agar kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang.

 

 

 

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IX pemberantasan TPPO Menteri P2MI Mukhtarudin Kinerja KemenP2MI




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :