Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Lollan Panjaitan. Foto: hubla/jurnas
JAKARTA, Jurnas.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Indonesia, bersama Pemerintah Inggris melalui program UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) dengan mitra pelaksana Institute for Natural Resources, Energy, and Environmental Management (IREEM), meluncurkan tiga dokumen strategis untuk mendukung percepatan transisi menuju ekosistem maritim rendah karbon di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Tiga dokumen yang diluncurkan meliputi Buku Panduan Efisiensi Energi Sektor Maritim, Kajian Bahan Bakar Alternatif, dan Kajian Optimalisasi Onshore Power Supply (OPS).
Ketiganya disusun sebagai instrumen teknis yang saling melengkapi, di mana panduan efisiensi energi memberikan acuan praktis bagi operator pelabuhan dan pelayaran.
Kemudian kajian bahan bakar alternatif menganalisis profil, model bisnis, dan jalur peralihan ke bahan bakar rendah karbon, sementara kajian OPS memberikan rekomendasi optimalisasi pasokan listrik darat untuk mengurangi penggunaan mesin bantu diesel pada kapal yang bersandar.
“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memegang peranan penting dalam membentuk industri maritim Indonesia. Dalam konteks dekarbonisasi, peran tersebut berarti memastikan armada nasional dan pelabuhan Indonesia terus bergerak menuju green shipping dan green ports, bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga untuk menjaga daya saing pelayaran Indonesia di tingkat global,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Lollan Panjaitan melalui keterangannya di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
UK Minister-Counsellor for Development, British Embassy Jakarta, Peter Rajadiston, menyebutkan, Pemerintah Inggris bangga bermitra dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam mempercepat transisi menuju ekosistem maritim rendah karbon di Indonesia.
“Pedoman dan studi yang diluncurkan hari ini akan membantu memperkuat landasan bagi pengambilan keputusan yang berbasis bukti serta investasi yang strategis, sekaligus mendukung pengembangan ekosistem maritim yang lebih tangguh dan berdaya saing,” ujarnya.
Direktur Eksekutif IREEM, Arief Yunan, menambahkan, ketiga dokumen ini dirancang untuk menjembatani target dekarbonisasi dengan implementasi nyata di sektor maritim.
“Melalui panduan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan industri, kami berharap para pemangku kepentingan memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat penerapan solusi rendah karbon. Ini juga menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah, industri, mitra pembangunan, dan lembaga teknis dapat mendukung transformasi maritim yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan juga penandatanganan simbolis komitmen bersama antara Kementerian Perhubungan, PT PELNI (Persero), dan PT Pelindo (Persero) untuk penguatan upaya dekarbonisasi sektor maritim, melalui penerapan efisiensi energi, pemanfaatan teknologi rendah karbon, dan pengembangan ekosistem maritim yang lebih berkelanjutan.
Rabu, 15/07/2026 18:27 WIB
