Rapat Virtual dengan Kementerian Ekonomi Jepang, Eddy Soeparno Bahas Peluang Kerjasama Penurunan Emisi Karbon

Eko Budhiarto | Jum'at, 16/05/2025 13:05 WIB

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menggelar pertemuan virtual dengan jajaran pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) yang dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Alam METI Jepang Wakuda Hajime, Direktur Internasional Strategi International Sumber Daya Energi Yaguchi Mai dan jajaran lainnya.

Secara spesifik, Pertemuan ini membahas peluang kerja sama strategis dalam pengembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) serta penguatan sistem perdagangan karbon lintas negara.

Eddy Soeparno menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam mencapai target emisi nol bersih Net Zero Emissions pada 2060.

“Transisi menuju ekonomi hijau tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan konvensional seperti efisiensi energi dan peningkatan bauran energi terbarukan. Diperlukan lompatan inovatif, salah satunya melalui adopsi teknologi CCS,”

“CCS adalah pilihan baik dalam mengembangkan low carbon business di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan dekarbonisasi sektor-sektor industri berat seperti semen, baja, dan pembangkit listrik berbasis batu bara. Teknologi ini memberikan harapan bagi transisi yang adil, tanpa harus mengorbankan stabilitas energi atau pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy yang juga Anggota Komisi XII DPR ini menyoroti pentingnya instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon sebagai katalisator perubahan perilaku industri.

“Kita tengah menyempurnakan aturan tentang perdagangan karbon untuk memaksimalkan Nilai ekonomi Karbon dan volume perdagangannya. Revisi aturan ini tengah dinantikan pelaku usaha karbon baik dalam maupun luar negeri.” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya dimensi inklusivitas dan keadilan dalam kebijakan iklim. Menurutnya, transisi energi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus menjadi momentum untuk membuka lapangan kerja hijau, memberdayakan UMKM, serta memperkuat kedaulatan energi nasional.

“Dalam proses transisi ini, kita harus memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal. Kerja sama internasional seperti dengan Jepang harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia, terutama dalam membangun kapasitas sumber daya manusia, transfer teknologi, dan pengembangan regulasi yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

Eddy juga menambahkan bahwa penjajakan kerja sama dengan Jepang sangat strategis mengingat pengalaman negara tersebut dalam membangun ekosistem industri hijau dan infrastruktur teknologi bersih.

“Jepang telah menjadi mitra penting Indonesia dalam banyak hal. Kami terus mengkaji peluang untuk memperluas kerja sama ke arah pembangunan rendah karbon yang lebih konkret dan terukur serta dituangkan dalam kesepakatan legal-fornal," tambahnya.

Pihak METI Jepang menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus melanjutkan diskusi dan dialog terbuka antara kedua pihak.

Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak saling memahami pentingnya berbagi pertukaran informasi mengenai perkembangan sektor CCS, regulasi yang menyertainya, serta pertumbuhan bisnis rendah karbon.

Mengakhiri pertemuan, Eddy menyampaikan bahwa tantangan krisis iklim yang bersifat global menuntut kolaborasi yang erat lintas negara dan lintas sektor.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri menghadapi tantangan ini. Masa depan kita bergantung pada seberapa cepat dan seberapa serius kita mengambil langkah konkret bersama. Kerja sama seperti ini menjadi fondasi penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, adil, dan berpihak pada generasi mendatang,” pungkasnya.