Danantara Indonesia Ambil Alih Pengelolaan PLN Batam Pasca Pemadaman Massal

Eko Budhiarto | Kamis, 15/10/2026 11:11 WIB

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. (Foto: Antara)

Jakarta, Jurnas.com - Danantara Indonesia segera mengambil alih pengelolaan PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam. Langkah strategis ini diambil menyusul insiden pemadaman listrik total yang melumpuhkan wilayah Batam selama belasan jam pada Senin, 12 Oktober 2026.

Pengalihan pengelolaan ini merupakan bagian dari cetak biru strategi pengembangan bisnis perusahaan. Tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan kelistrikan bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya tarik investasi di kawasan Batam yang strategis.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa ke depan, pengelolaan PLN Batam akan berada secara langsung di bawah naungan Danantara.

"Sebagai bagian dari arah transformasi dan pengembangan usaha tersebut, PLN Batam selanjutnya akan berada langsung di bawah Danantara Indonesia," ujar Dony dalam keterangan resmi yang dirilis pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Peluang Besar di Kawasan FTZ

Dony menilai bahwa PLN Batam memiliki potensi dan peluang besar untuk terus berkembang pesat. Terlebih, Batam memegang peran vital sebagai salah satu motor penggerak perekonomian nasional sekaligus destinasi utama para investor.

"Kami melihat peluang bagi PLN Batam untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan dunia usaha. Melalui pengembangan kapasitas perusahaan dan peningkatan kualitas layanan, kami ingin PLN Batam semakin berperan dalam mendukung kebutuhan pelanggan serta kemajuan kawasan," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dony juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Batam atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden pemadaman listrik beberapa waktu lalu. Ia berjanji akan melakukan pembenahan manajemen secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Sebagai catatan, PLN Batam merupakan anak usaha PLN yang dibentuk khusus untuk melayani wilayah status khusus sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ). Perusahaan ini beroperasi secara mandiri dari hulu ke hilir tanpa dukungan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat.