Legislator Golkar Soroti Dugaan Kekerasan di Sekolah Rakyat Samarinda

Samrut Lellolsima | Kamis, 15/10/2026 11:35 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti pentingnya perlindungan anak di Sekolah Rakyat menyusul adanya aspirasi orang tua siswa terkait dugaan perundungan, kekerasan antarsiswa, hingga pola pendisiplinan di lingkungan asrama.

Persoalan tersebut mencuat saat Hetifah berdialog dengan orang tua dan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (14/10).

Dalam pertemuan itu, sejumlah orang tua menyampaikan berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian pengelola sekolah dan instansi terkait.

Hetifah menilai, masukan dari orang tua menjadi bahan penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat, terutama dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan sekaligus lingkungan pengasuhan yang aman.

“Sekolah Rakyat harus menjadi tempat yang membuat anak merasa aman dan dihargai,” kata Hetifah dalam keterangan resminya, Kamis (15/10).

Politikus Golkar itu menilai, setiap laporan dugaan kekerasan perlu ditelusuri secara objektif dengan mengutamakan keselamatan dan perlindungan korban. Ia mengingatkan, penerapan disiplin di asrama tidak boleh menggunakan cara-cara yang merendahkan martabat anak, baik melalui kekerasan fisik maupun verbal.

Hetifah mengatakan, siswa Sekolah Rakyat memiliki latar belakang keluarga dan pengalaman hidup yang beragam. Karena itu, pola pengasuhan perlu mengedepankan kesabaran, kasih sayang, serta pemahaman terhadap kondisi psikologis anak.

Selain persoalan keamanan, Hetifah juga menerima keluhan mengenai pelayanan kesehatan dan pemenuhan gizi siswa.

Orang tua berharap tersedia layanan kesehatan yang memadai di lingkungan sekolah, termasuk dukungan tenaga medis untuk menangani siswa yang membutuhkan perawatan lanjutan.

Salah satu aspirasi berkaitan dengan siswa yang memiliki kelainan jantung bawaan dan masih membutuhkan tindakan medis, sementara keluarganya menghadapi keterbatasan biaya.

“Jangan sampai ada anak yang kesulitan mengikuti pendidikan karena kebutuhan kesehatannya belum tertangani,” ujarnya.

Hetifah mendorong pengelola sekolah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta fasilitas kesehatan untuk mencari solusi sesuai kebutuhan medis siswa.

Ia juga mencatat masukan orang tua mengenai kualitas makanan, kebutuhan gizi khusus, waktu istirahat, serta kelengkapan fasilitas dasar asrama.

Di sisi lain, Hetifah mengapresiasi keinginan siswa Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Menurutnya, cita-cita tersebut harus didukung dengan informasi dan pendampingan agar mereka dapat mengakses kesempatan pendidikan yang tersedia.

Ia menyebut Beasiswa Gratispol dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan KIP Kuliah sebagai sejumlah pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh siswa sesuai persyaratan masing-masing program.

“Artinya, mereka punya mimpi dan semangat untuk mengubah masa depan. Kita perlu memastikan mereka mendapatkan informasi, bimbingan, dan pendampingan untuk mengakses berbagai kesempatan pendidikan tinggi,” tuturnya.

Dalam dialog tersebut, orang tua juga mengusulkan penguatan pendidikan agama, penambahan kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran bahasa asing, serta pembenahan tata tertib asrama.

Tak hanya menyangkut pendidikan, persoalan ekonomi keluarga turut menjadi perhatian. Sejumlah orang tua menyampaikan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, termasuk belum memiliki rumah sendiri dan berharap mendapatkan akses bantuan perumahan.

Hetifah berpandangan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak bisa hanya diukur dari jumlah anak yang memperoleh akses pendidikan. Kondisi keluarga siswa juga perlu menjadi perhatian agar upaya memutus rantai kemiskinan dapat berjalan berkelanjutan.

“Pendidikan anak, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi keluarga harus saling mendukung agar perubahan yang dihasilkan benar-benar berkelanjutan,” tegasnya.

Hetifah pun meminta pengelola Sekolah Rakyat dan instansi terkait menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, terutama persoalan yang menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis siswa.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial, ia menegaskan bahwa masukan dari orang tua dan siswa perlu menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan program tersebut.

“Keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya berapa banyak anak yang berhasil kita sekolahkan, tetapi juga seberapa aman mereka tinggal, seberapa baik mereka diasuh, seberapa sehat mereka tumbuh, dan seberapa besar peluang mereka meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.