Taiwan meningkatkan pertahanannya di tengah meningkatnya tekanan dari China (Foto: Kementerian Pertahanan Taiwan/Handout via Reuters)
Washington, Jurnas.com - Proses penjualan senjata Amerika Serikat (AS) ke Taiwan belum kunjung terealisasi. Salah seorang pejabat senior AS yang bicara secara anonim menyebut penjualan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun dan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan perang yang sedang berlangsung dengan Iran.
Dikutip dari Reuters pada Sabtu (23/5), Taiwan hingga kini masih menunggu persetujuan AS terkait paket penjualan senjata baru yang diperkirakan bernilai hingga USD$14 miliar.
Ketidakpastian sempat muncul setelah Presiden Donald Trump menyatakan dirinya belum memutuskan akan menyetujui paket tersebut, seusai bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing bulan ini.
Ditambah lagi, Penjabat Sekretaris Angkatan Laut AS Hung Cao menyatakan dalam sidang Senat pada pertengahan pekan ini bahwa ada jeda penjualan senjata ke Taiwan demi memastikan AS memiliki amunisi yang cukup untuk operasi militer Epic Fury terhadap Iran. Namun, sumber internal membantah hal tersebut dan menyebut Trump akan segera mengambil keputusan.
“Penjualan ini memakan waktu bertahun-tahun untuk diproses dan tidak terkait dengan Operasi Epic Fury. Militer Amerika Serikat memiliki lebih dari cukup amunisi, peluru, dan persediaan untuk memenuhi semua tujuan strategis Presiden Trump dan bahkan lebih dari itu,” ujar sumber yang familiar dengan situasi tersebut.
Secara hukum, AS terikat oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979 untuk menyediakan sarana bagi Taiwan dalam mempertahankan diri. Washington menegaskan bahwa kebijakan mereka terhadap Taiwan tidak berubah setelah pertemuan Trump dengan Xi Jinping.
Di sisi lain, pemerintah Taiwan pada Jumat (22/5) menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai keterlambatan pengiriman senjata dari AS.
China juga berulang kali mendesak AS untuk menghentikan penjualan militer tersebut, namun Taiwan secara konsisten menolak klaim kedaulatan Beijing dan menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang berhak menentukan masa depan mereka.
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
