Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepengurusan PSSI menyusul kembali terjadinya kerusuhan dalam kompetisi sepak bola nasional.
Menurutnya, rentetan insiden antarsuporter hingga aksi perusakan stadion menunjukkan adanya persoalan serius yang belum mampu ditangani secara tuntas.
Sorotan itu disampaikan Lalu setelah pecah bentrokan antara suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung, serta kericuhan yang terjadi di Stadion Lukas Enembe dalam laga yang melibatkan Persipura Jayapura.
“Kalau memang pengurus harus dievaluasi total, ya evaluasi saja supaya persoalan sepak bola kita selesai. Kemenpora harus melihat secara serius apakah kepengurusan hari ini benar-benar mampu menyelesaikan problem sepak bola nasional,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5).
Politikus PKB itu menilai kerusuhan suporter bukan lagi kejadian insidental, melainkan persoalan berulang yang terus mencoreng wajah sepak bola Indonesia.
Karena itu, ia meminta PSSI tidak hanya berhenti pada imbauan, tetapi berani menjatuhkan sanksi tegas kepada klub maupun pihak yang terlibat dalam kericuhan.
“Ini kejadian yang terus berulang. Ada pengrusakan stadion, ada bentrokan suporter. Di Papua bahkan sampai terjadi pembakaran fasilitas stadion. Ini tentu sangat memprihatinkan di tengah upaya pembenahan sepak bola nasional,” ujarnya.
Lalu menilai ketegasan federasi menjadi kunci untuk memutus rantai kekerasan di sepak bola Indonesia. Menurut dia, hukuman yang tidak memberi efek jera hanya akan membuat insiden serupa kembali terulang di masa mendatang.
“PSSI harus berani mengambil langkah tegas, apakah itu skorsing, pengurangan poin, atau bentuk hukuman lain yang benar-benar memberi efek jera kepada klub maupun suporter yang terlibat kerusuhan,” tegasnya.
Ia pun meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja federasi sepak bola nasional.
Jika diperlukan, kata dia, perombakan pengurus harus dilakukan demi memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia.
“Kalau memang ada pengurus yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya, tentu harus dievaluasi. Kemenpora punya kewenangan untuk menentukan apakah dilanjutkan atau diganti,” tandasnya.
