Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di berbagai daerah dan dinilai mulai mengganggu distribusi pupuk subsidi bagi petani.
Politikus PDIP ini menegaskan, kondisi tersebut semakin berat dirasakan di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatra Barat.
Selain antrean panjang di SPBU, kendaraan distribusi pupuk subsidi juga harus menempuh jalur memutar akibat pembatasan kendaraan di kawasan perbaikan Jalan Nasional Lembah Anai yang rusak diterjang banjir pada akhir November 2025 lalu.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU belakangan ini,” kata Alex dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/5).
Ruas Jalan Lembah Anai diketahui menjadi akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatra Barat hingga ke Provinsi Riau dan Sumatra Utara. Saat ini, pemerintah masih menerapkan pembatasan lalu lintas seiring percepatan perbaikan jalan.
Alex mengatakan perlakuan khusus terhadap angkutan pupuk subsidi penting dilakukan untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, mulai dari penetapan, pengadaan, penyaluran hingga pengawasan.
Regulasi baru tersebut, kata dia, telah memangkas rantai distribusi pupuk subsidi dari gudang pelaku usaha distribusi di Lini 2 langsung menuju Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketiadaan solar subsidi,” ujarnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatra Barat itu mengingatkan agar persoalan kelangkaan solar subsidi tidak sampai menghambat distribusi pupuk ke Lini 4 yang menjadi titik akhir penyaluran kepada petani.
“Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” katanya.
Alex menegaskan ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan produktivitas pertanian. Sebab, jadwal pemupukan memiliki fase tertentu sesuai usia tanaman. Jika terlambat, hasil panen berpotensi terganggu.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Di sisi lain, Alex memastikan hingga saat ini stok pupuk subsidi secara nasional masih relatif aman. Distribusi pupuk telah dibagi berdasarkan regional dan kedekatan wilayah dengan pabrik pupuk nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan pemerintah tetap harus mengantisipasi dampak konflik geopolitik global, termasuk perang di Timur Tengah, terhadap rantai produksi pupuk nasional.
“Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4 harus terus diupayakan,” kata Alex.
Sebagai informasi, pemerintah pada 2026 menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.
Khusus sektor pertanian, alokasi itu terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, serta 16,4 ribu ton pupuk ZA.
Senin, 11/05/2026 16:23 WIB
Senin, 11/05/2026 16:03 WIB
