Malaysia Bakal Gugat Meta soal Akun Palsu Anggota Kerajaan

Mutiul Alim | Minggu, 10/05/2026 13:15 WIB

Aplikasi Facebook dan TikTok terlihat di telepon pintar dalam ilustrasi yang diambil pada 13 Juli 2021. REUTERS

Melaka, Jurnas.com - Pemerintah Malaysia menyatakan kekecewaan mendalam terhadap kegagalan Meta dalam membendung dan menghapus akun media sosial palsu yang menyamar sebagai anggota keluarga kerajaan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, yang menilai tindakan raksasa teknologi tersebut masih sangat tidak memuaskan, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Minggu (10/5).

Fahmi mengungkapkan bahwa masalah ini telah disampaikan berkali-kali kepada Meta, namun respons yang diberikan tidak sebanding dengan keseriusan isu tersebut.

Pemerintah kini tengah mempelajari kemungkinan tindakan hukum terhadap platform media sosial yang abai, termasuk melalui Undang-Undang Keselamatan Daring (Online Safety Act atau ONSA).

“Saya telah memberikan beberapa peringatan kepada Meta, namun mereka tampak kurang menghormati penguasa Melayu dan saya sangat kecewa. Mereka harus memahami bahwa institusi kerajaan di negara ini sangatlah penting, termaktub dalam Konstitusi Federal dan harus dihormati, termasuk oleh platform internasional seperti Facebook,” kata Fahmi.

Pernyataan ini disampaikan usai acara penghargaan siswa berprestasi di Ayer Keroh pada Sabtu (9/5). Fahmi mengomentari temuan mengejutkan dari hasil pemantauan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) serta pengaduan masyarakat.

Berdasarkan data periode Januari hingga April 2026, terdeteksi sebanyak 15.296 akun palsu yang menggunakan identitas 26 anggota keluarga kerajaan. Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa perlindungan terhadap identitas institusi negara merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar oleh penyedia platform digital asing mana pun.