Kenaikan Tarif Pesawat Jangan Sampai Membebani Masyarakat

Samrut Lellolsima | Rabu, 15/04/2026 12:42 WIB

Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Foto: jurnas

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menanggapi rencana penyesuaian tarif tiket pesawat yang didorong oleh maskapai di tengah kenaikan biaya operasional, khususnya akibat gejolak harga avtur.

Politikus PKS ini menekankan pentingnya pemerintah menemukan titik keseimbangan antara keberlanjutan industri penerbangan dan perlindungan daya beli masyarakat.

Menurut Saadiah, kebijakan kenaikan tarif yang dibatasi dalam rentang 9 - 13 persen harus benar-benar diawasi implementasinya agar tidak melampaui batas dan memberatkan masyarakat, terutama untuk penerbangan domestik yang selama ini sudah relatif tinggi.

“Kita memahami tekanan yang dihadapi maskapai, tetapi pemerintah juga harus memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terbebani. Tiket pesawat domestik saat ini saja sudah dirasakan cukup mahal oleh banyak kalangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (15/4).

Sebagai wakil rakyat dari Maluku, Saadiah memberikan perhatian khusus terhadap aksesibilitas transportasi udara di kawasan Indonesia Timur. Ia menegaskan bahwa pesawat merupakan moda transportasi utama dan paling efektif bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Bagi masyarakat di Maluku dan Indonesia Timur, pesawat bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan. Alternatif seperti kapal laut membutuhkan waktu berhari-hari. Karena itu, keterjangkauan tarif penerbangan harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.

Ia mengingatkan, kenaikan tarif yang tidak terkendali berpotensi memperlebar kesenjangan akses antarwilayah dan berdampak pada mobilitas masyarakat serta distribusi barang.

Saadiah juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa berbagai stimulus yang telah diberikan kepada maskapai, seperti subsidi PPN dan kebijakan fuel surcharge, benar-benar berdampak pada stabilitas harga tiket.

“Pemerintah sudah memberikan berbagai insentif. Maka harus dipastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar diterjemahkan dalam harga tiket yang wajar, bukan justru dimanfaatkan untuk menaikkan harga di luar batas,” katanya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi dampak gejolak geopolitik global, khususnya yang memengaruhi harga minyak dan avtur.

“Geopolitik global memang di luar kendali kita, tetapi mitigasi dampaknya harus disiapkan dengan matang. Pemerintah harus punya strategi yang jelas agar fluktuasi harga avtur tidak langsung dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Saadiah berharap pemerintah dapat terus melakukan pengawasan ketat terhadap maskapai serta membuka ruang dialog yang konstruktif antara regulator dan pelaku industri.

“Keseimbangan harus dijaga. Industri penerbangan harus tetap sehat, tetapi masyarakat juga harus terlindungi. Pemerintah harus hadir sebagai penengah yang adil,” pungkasnya.