Copot Airlangga, Jokowi Bakal Ciptakan Kegaduhan

Jakarta - Peneliti dari The Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan pencopotan Airlangga Hartarto dari kursi Menteri Perindustrian bakal menciptakan kegadugan politik di internal Golkar. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan tidak akan melakukan tindakan tersebut.

Pandangan itu mengemuka dalam diskusi bertajuk "Perlukah Airlangga Mundur" di Jakarta, Sabtu (6/1). Menurut Arya, kemungkinannya sangat kecil bagi Jokowi untuk menggeser Airlangga dari jabatannya setelah terpilih menjadi Ketua Umum Golkar.

"Karena dalam dua reshuffle politik menciptakan kegaduhan. Jokowi sangat menghindari sekali kegaduhan itu. Begitu juga efek pada Golkar. Kalau ada pergantian menteri, tentu ada gejolak dalam partai," kata Arya.

Dalam waktu kurang dari setahun, pada Agustus sampai September mendatang, tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2014 pun juga akan dimulai. Oleh karena itu, Jokowi dinilai akan tetap mempertahankan posisi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian.

Selain itu, Arya memandang jika perombakan menteri dilakukan, Golkar tentu harus mengusulkan kader lainnya yang pantas menggantikan Airlangga di tengah fokus pada pergantian Setya Novanto dari Ketua DPR.

Seluruh partai politik pun tengah disibukkan pada masa pendaftaran kepala daerah, 8-10 Januari 2018 menjelang Pilkada Serentak di 171 daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti dari Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas, mengatakan perombakan menteri berpotensi merusak hubungan Jokowi dengan Golkar.

"Jika ada pergeseran Airlangga, saya kira akan merusak hubungan Jokowi dengan golkar karena ada kebutuhan Jokowi untuk tetap melindungi leverage politik Airlangga di Golkar," kata Abbas.

Menurutnya, Jokowi membutuhkan dukungan dari partai lain di luar pendukungnya, yakni PDI Perjuangan, jika langkahnya mantap untuk maju pada Pilpres 2019.

Terkait dengan janji Jokowi sejak kampanye yang memastikan menteri-menterinya di Kabinet Kerja tidak ada rangkap jabatan terutama sebagai ketum parpol, keputusan untuk tidak menggeser Airlangga menjadi tidak terlalu berisiko di mata publik.

Saat ini, legitimasi dan elektabilitas Jokowi sebagai presiden sudah terbilang tinggi di mata masyarakat dengan tingkat kepuasan dan penerimaan approval 70 persen.

"Saat kampanye masih ada keraguan di publik sehingga harus dijawab dengan tim profesional. Ketika sekarang publik tidak meragukan kepemimpinan Jokowi dan beban pembuktian diri semakin kecil, Jokowi tidak terlalu berat dan berisiko jika tetap mempertahankan Airlangga di posisi menteri saat ini," ungkapnya.

KEYWORD :

Presiden Joko Widodo Airlangga Hartarto Partai Golkar

PM Spanyol: Kita Harus Hentikan Netanyahu

Resmi! UU PPRT Atur Sanksi Hukum Tegas bagi Pelanggar Hak PRT

Serangan Drone, Kilang Minyak di Rusia Alami Kebakaran

Naas, Pengendara Motor Tewas di Tempat Usai Terlindas Truk

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini