Anggota DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengusut tuntas dugaan fraud atau kecurangan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero).
Menurutnya, tidak boleh ada toleransi terhadap praktik yang merugikan perusahaan maupun keuangan negara.
“Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara,” kata Rivqy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/7).
Rivqy menilai langkah Danantara menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Terlebih, PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan strategis yang memiliki peran vital dalam menopang sistem logistik nasional.
Dengan jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok daerah, kata dia, PT Pos Indonesia memiliki fungsi penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi digital.
“PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Di sisi lain, Rivqy mengingatkan agar proses evaluasi yang dilakukan Danantara tidak hanya berhenti pada pengungkapan dugaan penyimpangan. Menurutnya, pembenahan menyeluruh perlu dilakukan agar PT Pos Indonesia kembali menjadi perusahaan yang sehat, kompetitif, dan mampu menghadapi persaingan industri logistik yang semakin ketat.
“Yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita,” katanya.
Politikus PKB itu menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola PT Pos Indonesia maupun BUMN lainnya agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
“Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia,” tegas Rivqy.
Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi PT Pos Indonesia setelah Daud Joseph mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama.
Selama tiga bulan terakhir, Daud ditugaskan memimpin proses due diligence atau uji tuntas terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, dan organisasi perusahaan.
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Danantara menemukan sejumlah persoalan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, termasuk dugaan rekayasa laporan keuangan yang kini menjadi fokus pembenahan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VI Rivqy Abdul Halim PT Pos Indonesia rekayasa keuangan Politikus PKB
