Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program strategis di sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani serta peternak di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Abdul Kharis saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (19/5).
Rapat membahas evaluasi pelaksanaan anggaran, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta perkembangan program strategis Kementerian Pertanian tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Abdul Kharis mengingatkan pentingnya optimalisasi serapan anggaran agar berbagai program prioritas pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami berharap percepatan pelaksanaan program dapat terus dilakukan sehingga target-target penguatan sektor pertanian, mulai dari produksi pangan hingga dukungan bagi petani di lapangan, dapat berjalan lebih optimal,” ujar Abdul Kharis.
Ia menilai langkah percepatan menjadi penting mengingat sejumlah program strategis masih memerlukan penguatan implementasi di lapangan, termasuk pengembangan komoditas pangan, akses pembiayaan petani, dan program optimasi lahan.
Selain aspek program, Abdul Kharis juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkelanjutan. Menurutnya, tata kelola yang baik akan memperkuat akuntabilitas kementerian sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
“Kami ingin pengawasan berjalan konstruktif agar seluruh program yang dirancang pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR RI bersama pemerintah juga membahas penguatan komoditas strategis nasional, termasuk usulan memasukkan bawang putih dan susu sebagai Komoditas Strategis Nasional. Abdul Kharis menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Menurutnya, kebutuhan bawang putih nasional hingga saat ini masih didominasi pasokan impor yang mencapai lebih dari 80 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Penguatan produksi bawang putih dalam negeri harus menjadi perhatian bersama, mulai dari dukungan benih, pembiayaan, pendampingan petani, hingga kepastian tata niaga yang berpihak pada petani lokal,” jelas Abdul Kharis.
Ia menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian membutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, petani, peternak, dan seluruh pemangku kepentingan agar target ketahanan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal keberpihakan terhadap petani dan kemampuan negara menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang,” tutup Abdul Kharis.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IV Abdul Kharis Almasyhari ketahanan pangan program strategis Kementan
