Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, mendesak pemerintah membuka kembali rekrutmen guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), guna memenuhi kebutuhan nasional.
Hal ini disampaikan Unifah dalam pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PGRI 2026 Masa Bakti XXIII 2024-2029, di Jakarta pada Kamis (16/4).
"PGRI menilai bahwa keberadaan guru sebagai aparatur sipil negara yang memiliki kepastian karier dan perlindungan profesi merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kualitas pendidikan nasional," kata Unifah.
Selain itu, PGRI juga mendorong penyelesaian permasalahan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, terutama dalam pemberian gaji dan tunjangan.
"PGRI mengusulkan agar pemerintah secara bertahap menghentikan skema perekrutan guru melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kembali menjadikan jalur CPNS sebagai mekanisme utama pengangkatan guru," dia menambahkan.
Guna memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, lanjut Unfiah, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola yang lebih akurat, percepatan pemenuhan kekosongan guru di berbagai daerah, pemerataan distribusi guru, serta peningkatan kesejahteraan guru yang adil dan layak.
Dia menilai perbaikan tata kelola guru menjadi prasyarat penting agar sistem pendidikan nasional dapat berjalan efektif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.
"PGRI meminta pemerintah untuk memperhatikan tata kelola guru yang efektif dan efisien sehingga berbagai persoalan guru dapat dipecahkan dengan baik. Demi mewujudkan pendidikan bermutu dengan guru profesional, sejahtera, dan terlindung," ujar dia.
Tak hanya intervensi pemerintah pusat, Unifah menambahkan bahwa pemerintah daerah juga perlu memastikan optimalisasi pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi, lanjut Unifah, pemenuhannya mesti tepat sasaran dan efektif untuk peningkatan kualitas pendidikan.
"PGRI menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan," Unifah menambahkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti yang hadir secara daring mengapresiasi peran signifikan PGRI dalam memajukan pendidikan nasional, khususnya dalam mendukung terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua.
Pemerintah sejauh ini terus memberikan perhatian kepada guru dengan melakukan peningkatan kompetensi dan kualifikasi. Di antaranya program beasiswa guru D4/S1 dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk 150.000 guru se-Indonesia, serta berbagai pelatihan untuk menyelesaikan program akademik dan pedagogik.
"Dan itu semua pada akhirnya bermuara pada bagaimana kita punya pendidikan bermutu untuk semua, dan mewujudkan asta cita keempat dalam rangka mewujudkan generasi 2045," kata Menteri Mu`ti.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Guru PGRI Unifah Rosyidi Rekrutmen CPNS Guru PPPK
