Sabtu, 18/04/2026 12:54 WIB

Mahfud MD Diharap Tak Manfaatkan Data Rp349 T Demi Dukungan Politik 2024

Gery David Sitompul | Rabu, 05/04/2023 12:07 WIB






Sejumlah pihak termasuk beberapa anggota DPR juga menilai bahwa Mahfud dan dukungan publik bermuara pada agenda politik di 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Foto istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Polemik mengenai adanya dugaan transaksi janggal Rp 349 T di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), membuat nama Menkopolhukam, Mahfud MD banyak diperbincangkan masyarakat tanah air.

Sebagaimana diketahui dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada pekan lalu, dukungan publik banyak mengalir ke Mahfud untuk mengungkap dugaan pencucian uang di balik aliran transaksi janggal di lingkungan Kemenkeu.

Sejumlah pihak termasuk beberapa anggota DPR juga menilai bahwa Mahfud dan dukungan publik bermuara pada agenda politik di 2024.

Lembaga kajian Center for Research on Ethic Economy and Democracy (CREED) menilai sah-sah saja jika Mahfud MD memiliki agenda politik. Namun Mahfud diharapkan tak menggadaikan Kemenkeu untuk mengkapitalisasi dukungan politik.

"Kalau memang Pak Mahfud punya tujuan ke sana, sah-sah saja," kata Direktur Eksekutif CREED, Yoseph Billie Dosiwoda kepada wartawan, Selasa (4/4/2023).

"Namun yang jadi catatan bagi Pak Mahfud, jangan sampai mengorbankan satu institusi atau satu kasus untuk kepentingan kapitalisasi di 2024, karena Kementerian Keuangan sudah cukup cedera digempur berbagai isu miring dari kehebohan transaksi Rp349 T ini," sambungnya.

Dosen Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini menilai kurang tepat jika isu transaksi Rp349 triliun dijadikan kendaraan mengerek elektabilitas Mahfud. Terlebih jika mengorbankan Kemenkeu.

"Jadi jangan menggadaikan, apalagi mengorbankan institusi tertentu untuk kapitalisasi dukungan politik untuk agenda di 2024," ungkap Billie.

Menurutnya kasus transaksi janggal yang terlanjur membuat heboh publik ini sepatutnya diselesaikan dari sisi penegakkan hukum. Ia pun mengusulkan adanya koordinasi antara Komite Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pimpinan Mahfud MD, dengan PPATK dan Kemenkeu agar terjadi kecocokan data demi pengungkapan kasus.

"Bila memang ada kaitan dengan kasus entah itu korupsi atau TPPU baru diteruskan ke APH sebagai proses hukum," pungkasnya.

KEYWORD :

Menkopolhukam Mahfud MD Kementerian Keuangan Agenda Politik




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER