Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Foto: Supianto/ Jurnas.com)
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) mengajak seluruh sekolah di Indonesia untuk bergabung dalam Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
"Syaratnya adalah memiliki tiga orang guru yang telah mengikuti orientasi kependudukan, memiliki tiga dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terkait kependudukan, dan terlaksana dua kali pertemuan dalam rangka koordinasi dan penguatan SSK," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam sambutannya.
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai SSK diharapkan terus mengembangkan inovasi melalui kegiatan, penguatan, dan pengembangan SSK baik di internal maupun eksternal organisasi guru,” tuturnya.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Selain itu, sekolah juga menyediakan tempat konseling melalui Pojok Kependudukan sebagai pusat informasi siswa dan menjadi media konsultasi terkait isu-isu kependudukan yang meliputi pencegahan stunting, bahaya menikah dini, jarak usia melahirkan yang dikemas dengan menarik oleh guru.
“Terakhir kegiatan kesiswaan soal kependudukan. Kalau dimungkinkan semua bisa dimasukan unsur mau di OSIS, rohani keagamaan, PMR, Paskibra bisa dimasukan isu kependudukan. Jadi tidak hanya di kelas tapi di luar kelas juga masuk dalam isu kependudukan,” imbuhnya.
Boni menjelaskan, saat ini sudah sudah ada 921 SSK di seluruh Indonesia. Rinciannya adalah 80 Sekolah Dasar (SD), 389 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 452 Sekolah Menengah Atas (SMA).
Materi terkait kependudukan, kata Boni, harus diberikan secara berjenjang. Misal pada tingkatan SD, anak harus diajari mengenai pola gizi seimbang lewat program isi piringku atau lewat kegiatan yang mengedukasi lainnya terkait stunting.
“Salah satu caranya dengan kegiatan kesiswaan kemudian kegiatan budaya serta peningkatan literasi kependudukan melalui pojok kependudukan. Harapannya pemahaman isu kependudukan akan terinternalisasi pada diri siswa dan akan menjadi pilihan-pilihan dalam merencanakan hidupnya di masa depan,” ujarnya.
Kepala Sekolah Dasar Cisolok Yayan Muhammad Ramdan sebagai pelopor SSK dengan pemateri guru mata pelajaran PPKN dari SMPN 3 Parompong Kabupaten Bandung Barat, Enung Khodijah.
Enung dalam sambutannya mengatakan, sebuah kebanggan SMPN 3 Parompong bisa diamanatkan menjadi Sekolah Siaga Kependudukan. Sebagai seorang guru PPKN, kata Enung, materi yang diajarkan kerap berkaitan dengan permasalahan bangsa baik secara sosial, kenegaraan, isu lokal dan nasional.
Enung pun selalu menanamkan pola pikir kepada siswanya untuk cinta Tanah Air dan menjadikan mereka sebagai bagian dari penduduk Indonesia.
"Saya sendiri guru PPKM banyak hal yang menggerus tata nilai terkait perkembangan sikap. Jadi dengan penduduk banyak, karakter yang tidak sesuai dengan kodrat ini merupakan tantangan," ujar Enung.
Enung melanjutkan, langKah integrasi kependudukannya adalah menganalisis materi kependudukan dengan materi mata pelajaran, pengembangan silabus, lalu penyusunan RPP, LKPD, dan asesmen.
“Ruang lingkup materi adalah kependudukan terdiri dari dinamika kependudukan dan pembangunan, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk, potensi penduduk, dinamika umur, pertumbuhan penduduk Indonesia,” kata Enung.
Materi selanjutnya adalah keluarga berencana, program menikah, kesehatan ibu dan anak, rencana jumlah anak dan ekonomi keluarga.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
BKKBN SSK Sekolah Siaga Kependudukan
