FGD bertajuk Sinergitas Peran dan Fungsi Pejabat Fungsional Pejabat Pengantar Kerja dengan Petugas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di dalam Implementasi Program JKP. (Foto: Biro Humas Kemnaker)
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono meminta komitmen pihak-pihak terkait untuk mensukseskan program Jaminan Kehilangan Pekerja (JKP).
"Program ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian ketenagakerjaan saja, oleh BPJS Ketenagakerjaan saja, oleh Pemerintah Daerah saja. Ini harus kita lakukan bersama, kerja bersama. Ini program nasional," ucap Dirjen Suhartono di Jakarta pada Senin (20/12/2021).
FGD tersebut bertajuk Sinergitas Peran dan Fungsi Pejabat Fungsional Pejabat Pengantar Kerja dengan Petugas Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di dalam Implementasi Program JKP.
Ia menyatakan bahwa di antara upaya yang dilakukan Kemnaker guna mensukseskan program tersebut, yaitu melakukan penandatanganan bersama (MoU) dengan kawasan industri.
"Bu Menteri, Ida Fauziyah sudah melakukan MoU dengan kawasan industri. Kami di Binapenta melakukan PKB (Perjanjian Kerja Bersama)," ucapnya.
Lebih lanjut ia meminta, FGD yang diselenggarakan pada hari ini harus sudah menghasilkan konsep yang matang dan siap untuk dioperasikan. Hal tersebut mengingat waktu penyelenggaraan JKP semakin dekat.
"Kita tinggal eksekusi dengan sistem yang sudah clear. Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat dari program JKP," ucapnya.
Kinerja Menteri Tenaga Kerja Suhartono Jaminan Kehilangan Pekerja Mou
