Pengelolahan pakan. (Foto: Ist)
Garut, Jurnas.com - Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH ), Makmun menegaskan, kemandirian pakan penting dilakukan untuk meningkatkan produksi ternak, khususnya ternak ruminansia.
"Ketersediaan kebutuhan Hijauan Pakan Ternak (HPT) sangat penting apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 yang serba sulit. Terlebih, unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak adalah pakan," kata Makmun, ketika melakukan kunjungan kerja di Garut, Kamis (18/6).
Diketahui, dari data Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) 2017, porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi pada skala usaha peternakan rakyat yaitu 70,97% untuk ayam ras petelur, 56,95% untuk ayam ras pedaging, 57,67% untuk sapi potong dan 67,08% untuk sapi perah.
Alasan itulah Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), I Ketut Diarmita menilai perlu pengembangan usaha produksi pakan mandiri yang dikelola oleh kelompok secara berkelanjutan dengan menggunakan bahan pakan lokal.
"Kami sangat mendukung kelompok ternak yang mengembangkan usaha produksi pakan, apalagi kalau dikelola dengan baik," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan, berkembangnya usaha perunggasan sebagai penyedia sumber protein hewani dari telur dan daging yang jadi pilihan masyarakat, otomatis pakan unggas harus mampu disediakan sepanjang tahun.
Komposisi bahan pakan unggas umumnya didominasi oleh jagung yang dapat mencapai 50 persen dan 10 persen dari bahan lokal lain, sedangkan sisanya sebesar 35-40% masih menggunakan bahan pakan yang berasal dari impor.
"Dalam penyediaannya, bahan pakannya ditentukan oleh banyak faktor, seperti musim, distribusi, transportasi, dan manajemen stok," jelas Ketut.
Untuk pakan ruminansia, yang 20% berupa serat kasar HPT, semestinya tidak ada kendala dalam penyediaanya, utamanya dalam hal mencukupi jumlah kebutuhan utamanya di sentra-sentra ternak padat penduduk. Namun, di daerah yang tidak padat penduduk, pemanfaatan lahan untuk penyediaan hijauan pakan memang masih belum dioptimalkan.
Pemberian HPT dalam jumlah cukup dan berkualitas akan diperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu efisiensi usaha dalam penggunaan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Selain itu, bisa menstimulasi berkembangnya pertanian HPT secara komersial, karena konsumennya tersedia.
Makmun mengatakan, seiring dengan program pemerintah untuk mensukseskan penyediaan protein hewani, Ditjen PKH juga telah memfasilitasi kelompok peternak yang terseleksi dalam pengembangan Unit Pengolahan Pakan (UPP) ternak unggas dan ruminansia.
Pengembangan UPP ini dilakukan di 11 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota, terdiri dari 13 UPP Unggas dan 20 UPP Ruminansia. "Kegiatan tersebut memberikan fasilitas paket bantuan berupa alat dan mesin pakan (alsin), bahan pakan dan perbaikan gudang/ruang produksi," ujarnya.
Salah satu kelompok UPP yang mendapatkan fasilitas adalah kelompok Hurip Mekar yang berokasi di Desa Cihurip, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kelompok yang berdiri pada tanggal 14 Februari 2008 ini memiliki anggota sebanyak 35 orang yang saat ini sudah melakukan kegiatan pakan secara mandiri.
Pada 2019, kelompok Hurip Mekar mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana produksi untuk pembuatan silase, bahan baku pembuatan silase, pelatihan serta pendampingan. Sedangkan, fasilitas sarana yang didapat antara lain pengadaan silase baller (pengemas/pembuat silase).
Dengan memanfaatkan bahan pakan lokal yang tersedia di sekitar, kelompok Hurip Mekar diharapkan mampu memproduksi pakan secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. Sehingga harapannya, kebutuhan pakan di wilayahnya dapat dipenuhi secara mandiri.
Makmun mengatakan, dengan berkembangnya usaha kelompok Hurip Mekar ini diharapkan bisa mewujudkan kemandirian pakan sekaligus menjadi upaya dalam meningkatkan aktivitas perekonomian di pedesaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat petani dan ternak anggota kelompok ternak Hurip Mekar.
"Semoga berkembangnya usaha kelompok UPP diharapkan dapat mewujudkan kemandirian pakan di Indonesia," harap Makmun.
Sementara itu, Ketua Kelompok Hurip Mekar, Ahmad Wahyudin menjelaskan, pembuatan silase ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakan utamanya pada musim kemarau. Ia menyebut, awalnya silase sangat sederhana dengan memakai bungker dari papan kayu dan memakai tong biru.
Namun, setelah diberikan fasilitas lewat program pengembangan UPP, saat ini Kelompok Hurip Mekar telah mampu membuat bungker beton kapasitas 200 ton dan mulai melakukan penjualan ke peternak yang lain.
Saat ini produksi silase di Hurip Mekar mencapai sekitar 350.000kg atau 350 ton, dengan harga jual silase di lokasi kelompok seharga Rp1.750 per kg.
"Peningkatan fasilitas ini berimbas kepada meningkatnya konseumen. Ada beberapa konsumen peternak yang datang dari berbagai daerah sekitar Jawa Barat," kata Ahmad.
Ia menyebut konsumen yang datang itu dari peternak di Kecamatan Selawi Garut, Balai Sapi Potong milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Peternakan Sapi dan Domba Manglayang, Jayagiri Kabupaten Bandung, Peternakan Sapi Cisarua di Bandung, peternak sapi perah di Kabupaten Bogor dan peternak sapi di kota Serang.
Jumlah sapi perah yang dimiliki kelompok Hurip Mekar saat ini mencapai 120 ekor. Sedangkan pemenuhan HPT, sebagian besar dari tebon jagung yang diolah menjadi silase, lalu untuk konsentrat disupply dari Koperasi Peternak Garut Selatan.
Bahan baku tebon jagung untuk pembuatan silase selain dari lahan sendiri juga diperoleh dari petani mitra yang kebanyakan mempunyai lahan yang kurang produktif sehingga ditanami jagung dengan sistem bagi hasil.
KEYWORD :Hijauan Pakan Ternak Kemandirian Pakan Ditjen PKH
