Warta DPR

Hadapi Musim Hujan, Komisi VIII Minta BNPB Perkuat Mitigasi

Saya mendorong BNPB dan pemerintah daerah lebih serius melakukan langkah pencegahan.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu jatuhnya korban untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

BNPB bersama pemerintah daerah diminta segera memaksimalkan langkah mitigasi menyusul potensi peningkatan intensitas hujan pada Desember 2026.

Dini menilai ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor menjadi persoalan berulang setiap memasuki musim hujan. Karena itu, upaya pencegahan harus dipersiapkan lebih awal, bukan justru baru dilakukan setelah bencana terjadi.

"Saya mendorong BNPB dan pemerintah daerah lebih serius melakukan langkah pencegahan. Jangan sampai kita baru sibuk melakukan penanganan ketika masyarakat sudah menjadi korban,” kata Dini di Jakarta, Jumat (20/11).

Dia meminta pemerintah daerah memperbarui pemetaan kawasan rawan bencana hingga tingkat desa. Pemetaan tersebut harus mempertimbangkan kondisi geografis, rekam jejak kejadian bencana, serta potensi ancaman berdasarkan informasi dari BMKG dan BNPB.

Selain pemetaan, Dini menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Menurutnya, kesiapan daerah tidak cukup hanya mengandalkan dokumen perencanaan, tetapi harus didukung personel, peralatan, anggaran, dan kemampuan respons yang memadai.

Dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami langkah penyelamatan ketika terjadi keadaan darurat. Termasuk mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, hingga tindakan yang harus dilakukan saat peringatan dini dikeluarkan.

"Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, dan tindakan yang harus dilakukan ketika muncul peringatan dini. Jangan sampai peta kerawanannya tersedia, tetapi masyarakat justru tidak memahami cara menyelamatkan diri," ujarnya.

Lebih lanjut, Dini meminta BNPB mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 yang memuat delapan langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pengawasan terutama diperlukan untuk memastikan kesiapan posko siaga 24 jam, personel, peralatan, serta persediaan logistik di daerah.

Dia memastikan Komisi VIII DPR akan terus mendorong evaluasi terhadap kesiapan pemerintah daerah, terutama wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.

”Komisi VIII akan terus mendorong BNPB melakukan evaluasi kesiapan daerah, terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi. Kami ingin memastikan posko benar-benar beroperasi, petugas siap bergerak, dan kebutuhan logistik tersedia sebelum bencana terjadi," tuturnya.

Dini menegaskan, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata diukur dari kemampuan pemerintah menangani dampak setelah kejadian. Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari kemampuan menekan risiko dan melindungi masyarakat sebelum bencana datang.

Menurutnya, pemerintah memiliki waktu untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menghadapi puncak musim hujan. Momentum tersebut harus dimanfaatkan agar keselamatan masyarakat tidak dipertaruhkan akibat lemahnya kesiapsiagaan. 

Terkini

Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Awas! Wajah dan Suara Bisa Dipalsukan AI
Jum'at, 20/Nov/2026 13:52 WIB