Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania mendorong penguatan kurikulum Sekolah Rakyat (SR) dengan memasukkan pembelajaran ekonomi kerakyatan.
Upaya ini dinilai penting untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis dan kreativitas dalam mengolah potensi ekonomi di lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi keluarga dan masyarakat.
“Kurikulumnya saya mohon diperlebar untuk dapat memahami ekonomi kerakyatan yang ada di sekitarnya. Dengan kreativitas, siswa dapat menciptakan produk bernilai ekonomi yang pada akhirnya bisa membantu keluarganya dan masyarakat sekitar,” ujar Ina dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Jawa Timur, Jumat (13/11/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga mengapresiasi antusiasme siswa dalam kegiatan praktik pengolahan limbah menjadi produk bernilai guna.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk penerapan ekonomi kreatif yang dapat menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengembangkan keterampilan kewirausahaan sejak dini.
“Kegiatannya luar biasa, anak-anak antusias menjalankan tugas dengan mengembangkan limbah menjadi ekonomi kreatif yang memberi nilai tambah. Ke depan, limbah rumah tangga maupun limbah lingkungan di sekitar dapat terus dipilah dan diimplementasikan proses daur ulangnya secara tepat guna oleh anak-anak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMA SRT 1 Banyuwangi Citra Maharani menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat dirancang secara holistik dengan mengintegrasikan pedoman nasional Merdeka Belajar, pendidikan karakter, hingga pembekalan keterampilan vokasi untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.
Namun, ia mengungkapkan, pelaksanaan pembelajaran masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya Learning Management System (LMS) secara terpusat.
Padahal, sistem tersebut dibutuhkan untuk mendukung penerapan pola Multi Entry Multi Exit (MEME), yang memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu mengakses pendidikan tanpa harus menunggu awal tahun ajaran.
“Kami menganut sistem MEME, di mana siswa bisa masuk kapan saja, mirip dengan sistem SKS. Jika ada LMS yang berbasis modul, anak yang daya tangkapnya cepat bahkan bisa menyelesaikan pendidikan dalam dua tahun. Sayangnya, LMS ini belum turun sehingga kami saat ini masih menyiasati penambahan materi secara mandiri pada pagi dan sore hari,” jelas Citra.
Menanggapi hal tersebut, Komisi VIII DPR RI menilai ketersediaan sistem pembelajaran terintegrasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam optimalisasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dukungan modul digital berbasis LMS diperlukan agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, sekaligus mendukung penguatan keterampilan ekonomi kreatif dan percepatan capaian akademik secara terukur.
