Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung menegaskan, sudah saatnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat kembali menjadi perhatian Baleg DPR RI. RUU tesebut 18 tahun tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan harus segera dituntaskan karena pembentukannya merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan DPR RI.
"Sebenarnya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini sudah ada di Program Legislasi Nasional selama 18 tahun. Jadi, ini ibaratnya kalau manusia sudah akil balig," ujar Martin saat ditemui Patlementaria usai memimpin Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Politisi Fraksi NasDem tersebut menilai, lamanya RUU tersebut berada dalam Prolegnas menjadi pengingat bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat membutuhkan kepastian melalui undang-undang. Terlebih, landasan pembentukannya telah diamanatkan dalam UUD Tahun 1945, yakni Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28I ayat (3).
"Ada empat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dijawab dengan undang-undang ini, yaitu Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat," tegasnya.
Menurutnya, tidak ada alasan bagi Baleg untuk mengabaikan amanat konstitusi tersebut. Ia menekankan, komitmen menyelesaikan RUU Masyarakat Adat harus menjadi wujud nyata konsistensi DPR RI dalam menjalankan tugas legislasi.
"Karena itu, Badan Legislasi berketetapan hati untuk menyelesaikan amanat konstitusi ini. Kalau kita mau konsisten terhadap konstitusi, maka kita harus menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat ini," pungkas Martin
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat, mengemuka sejumlah alasan mendasar yang menjadikan pembentukan regulasi tersebut penting untuk segera diwujudkan.
Pertama, pembentukan RUU Masyarakat Adat merupakan amanat konstitusi yang perlu dipenuhi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang agar pengakuan konstitusional tersebut dapat diimplementasikan secara konkret.
Kedua, perjuangan untuk menghadirkan undang-undang yang secara khusus mengatur masyarakat adat telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan RUU Masyarakat Adat merupakan kebutuhan yang telah lama diperjuangkan dan membutuhkan kepastian penyelesaian.
Ketiga, dari sisi politik, pembentukan RUU Masyarakat Adat juga telah menjadi salah satu janji politik sejak 2014 yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.
Dengan demikian, penyelesaian pembahasan RUU ini menjadi penting sebagai bentuk komitmen politik sekaligus pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat adat.
Dalam rapat tersebut juga tercatat sejumlah daerah yang telah memiliki perhatian dan inisiatif pengaturan terkait masyarakat adat, antara lain Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, termasuk Kabupaten.
Adapun dalam rapat ini, Anggota Baleg DPR RI Rico Menoza turut menekankan pentingnya memberikan perhatian dan prioritas terhadap kebutuhan masyarakat adat, termasuk dalam aspek perlindungan rumah adat serta dukungan bantuan yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dan kebudayaan masyarakat adat.
Selain itu, Anggota Baleg DPR RI La Tinro juga menyoroti masih adanya persoalan terkait pendataan dan identifikasi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kriteria masyarakat adat, termasuk pengaturan yang berkaitan dengan pengakuan identitas serta wilayah adat.
Selain itu, kriteria masyarakat adat perlu dirumuskan secara jelas dan memiliki keterkaitan dengan keberadaan serta wilayah adat. Kejelasan kriteria tersebut diperlukan agar proses identifikasi, pengakuan, dan perlindungan masyarakat adat dapat dilaksanakan secara tepat.


















