Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah selesai dilakukan di DPR.
"Alhamdulillah, atas telah selesainya pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," ujar Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Dalam RUU tersebut, terdapat 10 substansi utama yang menjadi perhatian DPR. Pengaturannya mencakup prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), cakupan tindak pidana yang dapat dikenakan perampasan aset, hingga mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Ruang lingkup tindak pidana yang diatur juga mencakup berbagai kejahatan, mulai dari penipuan hingga tindak pidana di bidang perdagangan. Termasuk di dalamnya penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan banyak korban, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Habiburokhman menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah membahas naskah RUU tersebut melalui daftar inventarisasi masalah (DIM) yang mencapai 397 poin.
"Yang terdiri dari DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18," tuturnya.
Ia menambahkan, selama proses pembahasan, Panja juga menyerap berbagai aspirasi, masukan, serta pandangan dari masyarakat dan kalangan ahli.
Adapun 10 substansi utama yang menjadi pokok pengaturan dalam RUU Perampasan Aset meliputi:
1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset. Pengaturan ini menekankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses perampasan aset
2. Ruang lingkup tindak pidana.
Ini mengatur jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk aset hasil penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan banyak orang, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
3. Penegasan sanksi pidana.
Pemberlakuan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan penegakan hukum. RUU mengatur secara jelas tahapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan pihak ketiga.
Pihak yang memiliki aset dengan iktikad baik tetap mendapatkan perlindungan melalui kesempatan yang memadai untuk membuktikan hak kepemilikannya.
6. Pengembalian aset kepada korban. RUU mendorong pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara optimal serta memungkinkan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana. Pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan independen. Pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan.
9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. RUU ini juga diarahkan untuk mencegah agar mekanisme perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pengelolaan aset akan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan prosesnya.



















