Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.

Senat Amerika Serikat (AS) melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) sanksi berskala besar yang menyasar pendapatan energi Rusia.

RUU Sisdiknas dan pembentukan URI merupakan dua proses kebijakan yang berbeda karena memiliki dasar hukum dan mekanisme penyusunan yang tidak sama.

Proses penyusunan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mampu mengakomodasi berbagai perspektif dari pemangku kepentingan daerah

IRGC Iran menyatakan pasukannya telah melancarkan serangan balasan baru terhadap sejumlah pangkalan militer dan aset AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania

Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru

Pengembangan perkara dilakukan seiring penyidik terus menelusuri aliran dana dan menyita aset milik para tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto menyampaikan hasil pembahasan dua RUU tentang kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Malaysia dan Turki

Baleg DPR RI menyetujui RUU Perubahan UU LLAJ dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.