Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong peningkatan kualitas pendidik non-formal melalui pemenuhan kualifikasi akademik hingga pelatihan berjenjang.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani mengatakan bahwa langkah ini ditempuh di tengah kendala regulasi yang membuat pendidik non-formal belum dapat mengakses program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Jadi, kalau kami sebenarnya ada slot yang masih tersisa untuk pendidikan profesi guru tertentu," kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi di Jakarta, Rabu (18/11).
Pasalnya, lanjut dia, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru, profesi pengajar di jalur non-formal dikategorikan sebagai pendidik non-formal dan bukan guru.
Berdasarkan payung hukum tersebut, skema PPG saat ini hanya dikhususkan bagi guru formal dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga Pendidikan Luar Biasa (PLB).
"Namun, karena sebutannya pendidikan non-formal bukan guru, maka di dalam Undang-undang Guru Dosen maupun PP Guru disebut bahwa pendidikan profesi guru itu adalah pendidikan profesi yang ditujukan untuk guru," dia menambahkan.
Meski begitu, Nunuk menegaskan bahwa Kemendikdasmen mendukung pemenuhan aspirasi pendidik non formal untuk mendapatkan sertifikasi.
Peluang tersebut kini terbuka seiring berlangsungnya proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Jika dalam revisi UU Sisdiknas kategori pendidik non-formal dimasukkan sebagai guru atau diwajibkan menjalani sertifikasi, pihak kementerian siap memfasilitasinya secara penuh.
"Maka ini kan sedang masuk revisi undang-undang Sisdiknas. Jika guru non-formal itu masuk kategori guru atau ada kewajiban untuk sertifikasi, ini kami sangat mendukung jika ini terjadi," ujar Nunuk.
Guna menjembatani keterbatasan PPG saat ini, Kemendikdasmen memberikan kesempatan bagi pendidik non-formal yang belum bergelar Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) untuk mengikuti program Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA). Tercatat, sekitar 20.000 pendidik PAUD non-formal telah berpartisipasi dalam program PKA pada Gelombang 3.
Selain program PKA, pemerintah juga menyelenggarakan Diklat Berjenjang yang mencakup tingkat dasar, menengah, hingga lanjut. Hasil dari pelatihan berjenjang ini nantinya dapat dikonversikan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) apabila para pendidik non-formal tersebut melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di kemudian hari.
"Namun kami juga melihat data bahwa pendidik non-formal itu diberi kesempatan juga untuk ikut PKA, peningkatan kualifikasi akademik S1 D4. Kualifikasi akademik dan ada juga diklat berjenjang bagi yang belum S1 sehingga saat nanti ada kesempatan untuk ikut program S1, mereka sudah dikonversi ke SKS," papar Nunuk.
Terkait aspek kesejahteraan, Nunuk meluruskan bahwa pemerintah mengalokasikan bantuan berupa insentif khusus bagi pendidik non-formal yang memenuhi persyaratan.
Insentif tersebut disalurkan secara langsung dari pemerintah pusat dengan besaran mencapai Rp400.000 per bulan, setara dengan besaran insentif bagi pendidik non-ASN.



















