Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR RI memastikan telah menyiapkan sejumlah ketentuan pengaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, aturan tersebut dirancang agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat kekuasaan maupun instrumen pemerasan terhadap masyarakat.
Menurutnya, kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan UU Perampasan Aset telah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
"Hal-hal yang dipertegas, kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi semua, Pak Dasco. Sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Habiburokhman menyampaikan hal tersebut setelah Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset dalam pembicaraan tingkat I.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut mendampingi bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Politikus Gerindra itu menuturkan, penyusunan RUU Perampasan Aset telah melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat secara intensif. Komisi III bahkan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) hampir setiap pekan sejak September 2025.
Menurutnya, pelibatan publik tetap dilakukan meskipun DPR tengah memasuki masa reses. Hal itu menjadi bagian dari upaya memastikan substansi regulasi tidak mengabaikan masukan dan kekhawatiran masyarakat.
"Kami selaku pimpinan Komisi III mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas atensi khusus dari Pak Sufmi Dasco Ahmad selama ini, bahkan sejak RDPU pertama itu bulan September 2025. Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini," ujarnya.
Selain memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Habiburokhman menyebut RUU Perampasan Aset juga menghadirkan terobosan dalam pemulihan kerugian masyarakat, khususnya korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
Dia menjelaskan, selama ini korban tindak pidana kerap kesulitan memperoleh kembali kerugian karena aset hasil kejahatan tidak secara langsung dikembalikan kepada mereka.
Melalui mekanisme yang diatur dalam RUU tersebut, aset pelaku yang telah dirampas dan kemudian dijual dapat digunakan untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masif tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," jelasnya.
Terkait tahapan selanjutnya, Habiburokhman memastikan RUU Perampasan Aset akan segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan tingkat II.
Meski demikian, dia belum memastikan tanggal pelaksanaan pengesahan tersebut. "Kapan tanggalnya kita masih nunggu, tapi yang jelas terdekat," pungkasnya.


















