News

Pemerintah Salurkan Insentif Rp400 Ribu untuk Pendidik Nonformal

Pemerintah menyalurkan bantuan insentif sebesar Rp400 ribu kepada para pendidik nonformal untuk mendukung kesejahteraannya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani (tengah) dan Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail (kiri) (Foto: Habib/Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah menyalurkan bantuan insentif sebesar Rp400 ribu kepada para pendidik nonformal untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani di Jakarta, Rabu (18/11).

Dirjen Nunuk mengatakan bahwa besaran insentif yang disalurkan bagi pendidik non-formal yang diberikan setara dengan alokasi insentif bagi pendidik non-ASN dan ditransfer secara langsung dari pemerintah pusat.

“Sedangkan kesejahteraannya itu sekarang ini juga sudah ada namanya insentif, kalau sebutan yang kemarin diberikan ke pendidikan non-formal itu sebenarnya hampir sama dengan yang non-ASN Rp400.000 perbulan,” kata Nunuk.

“Itu untuk kesesuaiannya yang kita berikan langsung dari pusat,” dia menambahkan.

Nunuk membeberkan bahwa dalam regulasi yang berlaku saat ini, tenaga pengajar di jalur non-formal secara hukum dikategorikan sebagai pendidik non-formal dan bukan guru.

Perbedaan nomenklatur tersebut menjadi penyebab utama belum dimungkinkannya pendidik non-formal untuk mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) maupun memperoleh tunjangan sertifikasi.

Nunuk menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah (PP) tentang Guru, skema PPG dan sebutan guru dikhususkan bagi tenaga pendidik di sekolah formal, mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Kendati demikian, Nunuk menegaskan bahwa Kemendikdasmen sangat mendukung apabila dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mendatang, pendidik non-formal dimasukkan ke dalam kategori guru atau diwajibkan menjalani sertifikasi.

"Maka ini kan sedang masuk revisi undang-undang Sisdiknas. Jika guru non-formal itu masuk kategori guru atau ada kewajiban untuk sertifikasi, ini kami sangat mendukung jika ini terjadi," ujar Nunuk.

Selain itu, pemerintah menggelar program Diklat Berjenjang yang mencakup tingkat dasar, menengah, hingga lanjut bagi pendidik non-formal.

Hasil kelulusan dari Diklat Berjenjang ini nantinya dapat dikonversikan ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) apabila para pendidik non-formal tersebut melanjutkan studi ke jenjang S1 di kemudian hari.

Terkini