Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan 172 ribu kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru, dengan prioritas penempatan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan formasi ini dibuka untuk mengisi slot guru yang selama ini masih diisi oleh non-ASN (aparatur sipil negara).
"Bukannya kosong sama sekali. Sudah ada 172 ribu lebih yang sekarang mengajar, tapi kan statusnya masih non-ASN. Itulah yang akan kita isi dengan ASN PNS," kata Dirjen Nunuk di SMP Negeri 216 Jakarta, pada Jumat (30/10).
Untuk formasi CPNS terbaru ini, Nunuk mengatakan seleksi terbuka untuk semua kalangan, baik guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) maupun sebaliknya.
"Kecuali yang belum S1 ya. Kalau yang belum S1 baru ikut PKA (Pemenuhan Kualifikasi Akademik)," ujar Nunuk.
Sebab dibuka untuk formasi CPNS, maka syarat usia turut menjadi perhatian. Dengan batas maksimal 35 tahun, guru non-ASN yang akan berusia 35 tahun saat pembukaan, diarahkan untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kan enggak bisa ikut PNS. Jadi, kita tetap ada ruang bagi mereka untuk jadi ASN. Kalau misalnya yang di bawah PPPK enggak mau ikut PNS, PPPK boleh aja, enggak mau ikut CPNS. Kalau dia jadi PPPK, silakan dia nantinya akan peralihan status," Nunuk menambahkan.
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan guru PPPK Paruh Waktu akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa tes, yang akan dimulai bertahap pada Januari 2027.
"Bagi guru non-ASN yang belum berhasil lulus seleksi PNS, pemerintah memberikan kepastian status dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ujar Abdul Mu'ti dalam acara taklimat media, di Jakarta, pada Senin (26/10) lalu.
Sementara dalam pernyataan terbaru, Mendikdasmen mengatakan bahwa pembukaan CPNS guru untuk wilayah 3T bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru, di daerah-daerah yang masih kekurangan guru profesional.
"Sehingga, selain itu juga meningkatkan kesejahteraan para guru dengan status yang jelas sebagai PNS," kata Menteri Mu'ti dalam peluncuran Bulan Guru Nasional.
