Jakarta, Jurnas.com - DPR RI menuntaskan pembahasan tingkat pertama Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Proses penyusunan regulasi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rangkaian pembahasan dan penyerapan aspirasi tersebut menjadi bagian penting dalam penyelesaian RUU Perampasan Aset. Setelah disetujui pada pembicaraan tingkat pertama, RUU itu selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat dua.
"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga rancangan undang-undang ini dapat diselesaikan menjadi undang-undang dengan baik," kata Dasco seusai memimpin rapat persetujuan RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, proses penyerapan masukan publik telah berlangsung sejak September 2025. Selama pembahasan, Komisi III secara rutin menggelar RDPU, bahkan tetap melanjutkan agenda tersebut saat masa reses.
Menurutnya, intensitas pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset tergolong tinggi dibandingkan pembahasan undang-undang lainnya.
"Enggak ada undang-undang yang RDPU-nya sebanyak ini. Selama setahun hampir tiap minggu kita, reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco," ujar Habiburokhman.
Dia juga memastikan substansi RUU tersebut telah dirancang dengan memperhatikan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dia menegaskan, mekanisme perampasan aset tidak boleh berubah menjadi instrumen kekuasaan untuk menekan atau memeras masyarakat.
Komisi III, kata dia, telah memasukkan ketentuan yang bertujuan mencegah aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang dalam penerapan aturan tersebut.
"Peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," tegasnya.
Dengan disetujuinya RUU tersebut pada tingkat pertama, tahapan berikutnya adalah pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR sebelum resmi ditetapkan menjadi undang-undang.


















