News

KSOP Didorong Perkuat Evaluasi Laporan Pelayanan Pelabuhan

Ditjen Hubla mendorong KSOP memperkuat monitoring, verifikasi, dan evaluasi kinerja pelayanan pelabuhan agar akurat dan akuntabel.
Diskusi Monitoring dan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: hubla/jurnas

JAKARTA – Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan (KSOP) diminta memperkuat monitoring dan evaluasi laporan capaian kinerja pelayanan pelabuhan. Tujuannya agar pelayanan kepelabuhanan berjalan terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Triono, menegaskan bahwa standar kinerja pelayanan pelabuhan bukan sekadar kewajiban administratif atau formalitas pelaporan. Data kinerja harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan menjadi pijakan dalam mengambil keputusan serta menyusun kebijakan kepelabuhanan.

“Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan adalah instrumen penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Triono dalam Diskusi serta Monitoring dan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, laporan capaian kinerja pelayanan Pelabuhan punya peran strategis karena memperlihatkan pemanfaatan fasilitas, kapasitas, produktivitas terminal, hingga kebutuhan pengembangan pelabuhan.

Informasi ini juga menjadi bahan pendukung perencanaan yang selaras dengan RPJMN, Renstra 2025–2029, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Standar kinerja pelayanan ini juga berkaitan dengan pengawasan tarif jasa kepelabuhanan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan mengawasi penerapan tarif dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Triono pun mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pemenuhan standar oleh BUP, termasuk pelaporan yang lengkap dan tepat waktu.

Penyelenggara Pelabuhan juga didorong untuk melakukan verifikasi dan evaluasi secara objektif sesuai kondisi nyata, lalu menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian dengan langkah perbaikan.

“Laporan kinerja harus diverifikasi dulu oleh Penyelenggara Pelabuhan sebelum disampaikan ke Ditjen Hubla. Dengan begitu, data yang kita pakai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pembinaan, pengendalian, serta pengawasan operasional pelabuhan,” katanya.

“Ke depan, kami ingin standar kinerja benar-benar menjadi alat untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga pelabuhan di seluruh Indonesia makin produktif, andal, berdaya saing, dan mampu mendukung kelancaran sistem logistik nasional,” tutup Triono.

Terkini

NasDem Dukung Badan Pengawas Perampasan Aset
NasDem Dukung Badan Pengawas Perampasan Aset
Rabu, 18/Nov/2026 18:50 WIB