Jakarta, Jurnas.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi usul inisiatif DPR.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026), setelah seluruh anggota yang hadir menyatakan persetujuan atas hasil penyusunan kedua RUU tersebut.
"Selanjutnya meminta persetujuan rapat apakah hasil penyusunan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.
"Setuju," jawab anggota Baleg secara serentak.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa kedua RUU tersebut merupakan usul inisiatif Baleg yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026.
Menurut Sturman, pembahasan telah dilakukan secara intensif dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya melalui rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan NTT pada 16 November 2026. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat Panja pada 17 November 2026.
Dari rangkaian pembahasan tersebut, Panja menyepakati perubahan kedua undang-undang dilakukan secara terbatas. Fokusnya adalah memperkuat potensi daerah, terutama sektor pariwisata, sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.
"Panja menyepakati bahwa rancangan undang-undang tentang Provinsi NTB dan rancangan undang-undang tentang Provinsi NTT dilakukan perubahan secara terbatas dengan semangat memperkuat potensi daerah, khususnya sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Sturman.
Adapun sejumlah materi yang menjadi fokus perubahan meliputi penyesuaian karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, karakteristik kultural, hingga penguatan instrumen pendanaan pembangunan daerah.
Melalui pengaturan tersebut, pemerintah daerah NTB dan NTT nantinya dapat menerbitkan obligasi daerah, melakukan pungutan terhadap wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, serta menerima bantuan nonpemerintah, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kontribusi sah lainnya.
Kedua pemerintah daerah juga dimungkinkan menerbitkan instrumen pendanaan pembangunan lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota Baleg DPR RI Melly Goeslaw menilai, penguatan instrumen pendanaan tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik dan budaya masing-masing wilayah.
"RUU tersebut merupakan upaya untuk memperkuat fiskal daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya dari masing-masing wilayah. Materi pendanaan pembangunan perlu dipertimbangkan secara cermat dan selaras sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara masyarakat dan dunia usaha," ujar Melly.
Dengan perubahan terbatas tersebut, penguatan sektor pariwisata di NTB dan NTT diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pelestarian budaya, lingkungan alam, dan kesejahteraan masyarakat setempat.


















