Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang persoalan tata seperti BGN dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih.

Yang kita butuhkan bukan hanya program yang cepat, melainkan kebijakan yang benar, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pengadilan Tipikor Semarang menolak eksepsi Bupati nonaktif Pati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di DJP dan pengisian perangkat desa.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusung tiga strategi jitu guna memperkuat pendidikan di kepulauan.

Kami berharap regulasi ini dapat menjadi terobosan hukum untuk memastikan daerah-daerah kepulauan memperoleh pembangunan yang adil, setara, dan berkualitas.

Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Taufan Pawe, berharap regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum yang mendorong peningkatan kesejahteraan.

Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk.

Mendes PDT mengatakan dukungan PPDI menjadi modal penting dalam menyukseskan berbagai program prioritas pemerintah yang sebagian besar menyasar masyarakat desa