Kemendes PDTT Ajak Fatayat NU Entaskan Stunting

Untung Subagja | Selasa, 29/12/2020 17:52 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menghadiri acara Malam Inaugurasi Fatayat NU Jawa Timur Awards 2020 di Surabaya, Senin (28/12/2020).. (Foto: Kemendes PDTT)

Surabaya, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak Fatayat NU untuk terus membantu mengentaskan masalah stunting khususnya di wilayah perdesaan.

Abdul Halim atau akrab disapa Gus Menteri mengatakan, Fatayat merupakan salah organisasi perempuan NU yang anggotanya tersebar ke pelosok desa. Oleh karenanya, perlu sinergi untuk mensukseskan program pemerintah dibidang pengentasan stunting.

"Bagaimana Fatayat ini melakukan konsolidasi dan mengidentifikasi ibu hamil di desa," kata Gus Menteri saat menghadiri acara Malam Inaugurasi Fatayat NU Jawa Timur Awards 2020 di Surabaya, Senin (28/12/2020).

Gus Menteri mengungkapkan, berdasarkan data WHO disebutkan bahwa pemimpin hari ini merupakan produk stunting. Dia tidak ingin apa yang dialami generasi saat ini juga dialami oleh generasi mendatang.

Caranya, lanjut Gus Menteri, ibu-ibu hamil yang tidak mampu dapat disupport makanan bergizi menggunakan dana desa yang telah disiapkan pemerintah, dalam rangka menyiapkan generasi desa yang sehat rohani dan jasmani.

"Kita tidak ingin kedepan, generasi penerus kita menjadi bagian dari apa yang kita alami saat ini. Itulah makanya penting bagi kita memanfaatkan dana desa," imbuh Gus Menteri.

Pemenuhan gizi ibu hamil dan anak sudah sesuai dengan prinsip pemanfaatan dana desa yaitu peningkatan sumberdaya manusia. Hal itu juga sejalan dengan SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan dana desa.

Gus Menteri juga meminta Fatayat NU terlibat aktif membangun desa berdasarkan SDGs Desa yang didalam banyak kesamaan tujuan dengan perjuangan-perjuangan Fatayat NU selama ini.

"Saya berharap kepada Fatayat menjadi bagian dari pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan penggunaan dana desa," pungkasnya.